PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Regional Media Conference (RMC) 2025 resmi dibuka di Bikin-Bikin Creative Hub – Redaksi KabarMakassar, Nipah Park, Makassar, pada Senin, 24 Maret 2025. Mengusung tema Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media, konferensi ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel dan transparan.
Konferensi ini merupakan hasil kolaborasi antara KabarMakassar dan BBC Media Action, dengan dukungan dari Pemerintah Inggris di Indonesia. Direktur KabarMakassar, Hajriana Ashadi, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam membangun ekosistem kesetaraan di Indonesia Timur.
“Ini adalah inisiatif besar yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah Indonesia Timur. Harapannya, konferensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem kesetaraan di kawasan ini,” ujar Hajriana.
Senada dengan itu, Country Director Indonesia and Pacific BBC Media Action, Rachael McGuin, menyampaikan dukungan penuh terhadap acara ini. “Kami sangat senang berada di sini dan bangga dapat berkolaborasi dengan KabarMakassar. BBC Media Action berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Diskusi Mendalam dan Rekomendasi Strategis
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) yang membahas kondisi di timur Indonesia, mencakup tantangan akses informasi, ketimpangan pembangunan, dan penguatan hak sipil. Peserta dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan topik berbeda namun saling berkaitan.
Kelompok pertama membahas isu energi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, anak, perempuan, dan masyarakat adat. Kelompok kedua mengupas isu demokrasi dan hak asasi manusia. Serta kelompok ketiga mengulik peran media, masyarakat sipil, dan aktor penggerak.
Sebagai tindak lanjut, diadakan sesi pemaparan resolusi dan rekomendasi guna memperkuat kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia timur. Sejumlah akademisi dan perwakilan lembaga masyarakat turut serta dalam menganalisis hasil FGD serta merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan.
Salah satu rekomendasi utama adalah peningkatan literasi media di wilayah terpencil, terutama terkait isu energi, perempuan, anak, dan masyarakat adat. Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan dianggap krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berdampak luas.
Rekomendasi lainnya adalah kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan, dinilai penting agar kebijakan tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga memiliki jangkauan nasional.
Peluncuran Program Kesetaraan dan Keberlanjutan
Sebagai puncak acara, KabarMakassar dan BBC Media Action meluncurkan program Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media. Acara ini menjadi momen penting dalam merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Direktur KabarMakassar, Hajriana Ashadi, menegaskan bahwa RMC 2025 menghasilkan berbagai ide strategis, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia. “Terima kasih BBC Media Action atas ruang diskusi produktif dan kerja sama ini. Kami berharap kegiatan ini dapat melahirkan produk hukum yang menjamin transparansi dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Founder dan CEO KGI, Upi Asmaradhana, juga menekankan pentingnya RMC 2025 sebagai langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil. Karena, tak cukup bergerak sendiri dan keluar dari jebakan echo-chamber. “Ini adalah momentum penting bagi media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat timur Indonesia kepada pemangku kebijakan,” ujarnya.
Peran Jurnalisme dalam Demokrasi dan HAM
Dalam sambutan virtualnya, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey CVO, OBE, menyoroti peran penting jurnalisme dalam demokrasi dan hak asasi manusia. Dia juga mengapresiasi kolaborasi KabarMakassar dan BBC Media Action dalam membuka ruang diskursus mengenai tantangan media dan jurnalisme khususnya di Kawasan timur Indonesia.
Ia menegaskan bahwa jurnalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar penting dalam masyarakat demokratis. “Jurnalis memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, serta mengarahkan perhatian terhadap isu-isu penting seperti HAM dan lingkungan,” ujar Dominic.
Menurutnya, meliput isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi, bukanlah tugas yang mudah. Jurnalis sering kali harus bekerja dalam kondisi yang menantang dan menghadapi risiko besar. Oleh karena itu, menjaga keselamatan dan independensi mereka menjadi hal yang sangat penting guna menjamin kebebasan pers.
Lebih lanjut, Dominic Jermey menekankan bahwa hubungan antara pemerintah Inggris dan Indonesia telah terjalin lama, berdasarkan prinsip saling menghormati. Konferensi ini, menurut Dia, menjadi kesempatan berharga untuk membahas cara-cara mendukung jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.
Ia juga menyoroti pentingnya akses jurnalis terhadap pelatihan, sumber daya, dan jaringan profesional guna memastikan laporan yang akurat dan beretika. “Kolaborasi antara media dan masyarakat sipil adalah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana kebebasan pers dapat terlindungi,” imbuhnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi jurnalis Indonesia dalam menghadapi tantangan di era digital serta memperkuat kebebasan pers di tengah dinamika informasi global.
Senada dengan itu, Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menyoroti pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Kami melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis. Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.
Helena menegaskan bahwa digital literacy dan media literacy harus diperkuat guna membangun ketahanan publik terhadap misinformasi dan disinformasi. Terutama bagi anak muda, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
“Dengan adanya disrupsi digital, kita kebanjiran informasi. Setiap hari kita mengonsumsinya, yang memilih dan memilahnya adalah algoritma. Yang kalau diperhatikan lebih lanjut, belum tentu semuanya dibutuhkan oleh publik, mengandung misinformasi dan disinformasi yang membentuk persepsi, dan mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan tanpa menyadarinya.”
Upaya ini, kata Helena, “Juga merupakan dukungan kita dalam digital literacy, media dan information literacy. Dan dengannya kita membangun resiliensi publik terutama anak muda, perempuan, dan anak, terhadap informasi dan mendorong ekosistem informasi yang sehat. Dengannya kita memperkuat demand terhadap informasi tepercaya, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap kerja kerja jurnalis, masyarakat sipil, dan HAM.”
Kerja media, sebut Helena, memperlukan pendekatan yang inovatif. “Semoga selama kerja sama ini, kita bisa membangun kapasitas ini dalam pendekatan story telling, genre, style dan terutama bagaimana memahami audiens dengan lebih baik dan inovasi teknologi sehingga memiliki dampak positif bagi publik,” tandasnya.
Dukungan Akademisi dan Penandatanganan Kesepakatan
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa turut hadir dan menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan di timur Indonesia. Sebagai perwakilan akademisi, Prof JJ, begitu rektor Unhas itu akrab disapa, menegaskan bahwa Unhas adalah refresentase Indonesia Timur.
“Saat ini, dari 24 PTNBH di Indonesia, hanya satu yang berasal dari timur, yakni Unhas. Ibarat kapal, jika 23 ada di barat dan hanya satu di timur, maka kapal itu akan miring. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kapasitas di berbagai bidang, termasuk hak-hak sipil dan peran media. Dan Unhas dengan seluruh jaringannya, siap mengambil peran itu,” tegas Prof JJ.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media. Inisiatif ini diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Semua perwakilan dan pembicara tampil dan ikut membubuhkan tanda tangan kesepakatan.
Daftar Pembicara dan Peserta
Diskusi ini menghadirkan pembicara sebagai pemantik yang berasal dari berbagai unsur, yakni:
- Kamaruddin Azis (Blogger/Aktivis Sulawesi Selatan)
- Muh Iqbal (Ketua AMSI Sulawesi Tengah)
- Wendi Wambes (Ketua AMSI Maluku Utara)
- Hendrina Dian Kandipi (Jurnalis Perempuan Papua)
- Beche BT. Mamma (Peneliti, Makassar)
- Uslimin Usle (Presidium Kaukus Timur Indonesia, Jakarta)
- Rosniawanty Fikry T. (Kaukus Perempuan Berdaya Indonesia Timur, Kendari)
- Upi Asmaradhana (Founder & CEO KGI)
Peserta FGD berasal dari berbagai organisasi media dan masyarakat sipil, termasuk:
- Aliansi Jurnalis Independen Makassar (AJI)
- Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Makassar (IJTI Makassar)
- Persatuan Wartawan Indonesia Makassar (PWI Makassar)
- Akademi Hak Asasi Manusia (HAM)
- Serikat Media Siber Indonesia Sulsel (SMSI Sulsel)
- Jurnalis Kabupaten Takalar
- Jurnalis Kabupaten Jeneponto
- Redaktur Kabar Makassar
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar)
- Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar (LBH Pers Makassar)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulsel (Walhi Sulsel)
- Washilah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Korps HMI Wati (Kohati) Sulsel
- Mongabay.co.id
- Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah (FIK Ornop)
- Peneliti/Periset/Dosen Muda
- Persatuan Jurnalis Independen (PJI) Sulsel
- Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri
- Jurnal Celebes
- Harian Fajar
- Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra) Sulsel
- Akademisi
- Berita Sulsel
- Aksi Kamisan
- Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam Sulsel
- Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE)
- LPM Profesi UNM
- Raz FM
- Koordinator Marka Jaya
- Simpul Lidi Sulsel
Untuk memboboti hasil FGD peserta sekaligus insight, RMC 2025 juga menghadirkan expert akademisi dan aktivis NGO. Mereka adalah:
- Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu., M.A., akademisi Ilmu Ekonomi Keuangan Negara, Unhas
- Dr. Hasrullah, akademisi dan komunikolog Unhas
- Dr. Fadli Andi Natsif, SH.,MH., akademisi UIN Alauddin Makassar
- Samsang Syamsir, Koordinator FIK ORNOP Sulsel
- Azis Dumpa, LBH Makassar, dan
- Idward Anwar, budayawan
Dengan dukungan dari Pemerintah Inggris, RMC 2025 diharapkan menjadi landasan bagi akses informasi yang lebih kredibel, membangun ekosistem media yang kuat, serta memperjuangkan hak-hak sipil di Indonesia Timur. (*/rls)
