Husain SE Ketua Fraksi Golkar Luwu Utara
PALOPOPOS CO.ID, LUWU UTARA -- Ketua Fraksi Golkar Kabupaten Luwu Utara, Husain menyampaikan kebijakan Pemerintah untuk melakukan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan upaya memulihkan ekonomi pasca Covid-19 dan banjir bandang tahun 2020.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memutuskan untuk Program PEN di tahun 2021 yang lalu. Dan, ini sudah menjadi keputusan yang harus diambil, melihat kondisi saat itu daerah dalam kondisi yang sulit terpuruknya ekonomi daerah akibat Covid-19 dan Banjir Bandang.
"Saya kira kebijakan pemerintah sebelumnya mengambil kebijakan meminjam dana PEN merupakan opsi yang realistis ditengah kondisi Luwu Utara yang bisa dikatakan sangat terpuruk pasca Pandemi Covid-19 dan ditambah lagi bencana massif banjir bandang 2020 yang banyak merusak infrastruktur strategis kita," kata Husain.
Husain menambahkan, jika saja kebijakan untuk mengambil program PEN tidak dilakukan, mungkin saja saat ini program pemulihan infrastruktur pasca banjir bandang belum selesai.
"Dana PEN ini digunakan diantaranya untuk mempercepat pemulihan pasca banjir bandang, membuka akses mobilitas bagi komoditi unggulan kita di sektor pertanian dan perkebunan dan menciptakan konektivitas antar wilayah " ungkapnya.
Legislator dari dapil Luwu Utara I itu juga menyebut, jika semua Fraksi di DPRD Luwu Utara pada saat itu tidak ada yang menyampaikan penolakan dengan kebijakan pemerintah mengambil dan PEN.
" Bahkan peruntukan dana PEN ini sudah dibahas di Banggar dan beberapa titik pembangunan merupakan usulan dari Anggota DPRD lintas fraksi, sendiri," tegas Husain.
Kebijakan tersebut lanjut Husain, memiliki dampak positif bagi daerah. Hal itu bisa dilihat dari rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Utara yang menunjukkan sejumlah indicator berhasil melampaui target.
IPM Luwu Utara misalnya, pada tahun 2024 tercatat di angka 74,04, melampaui target RPJMD sebesar 70,61 dengan tingkat realisasi mencapai 104,86% dan ini merupakan capaian yang luarbiasa, karena IPM Luwu Utara naik dua tingkat yang sebelumnya berada di peringkat 12 sejak tahun 2012.
" Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan juga sangat positif. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan turun menjadi 11,24%, lebih rendah dari target RPJMD sebesar 11,76% dan untuk pertama kalin nya Luwu Utara keluar dari deretan tiga besar sebagai kabupaten termiskin di Luwu Utara," beber Husain.
BPS juga menunjukkan, Pertumbuhan ekonomi Luwu Utara juga terus menunjukkan tren positif dengan angka pertumbuhan sebesar 5,12% pada 2023. Peningkatan juga terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mencapai Rp53,45 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan terus meningkat di tahun 2024.
" Yang perlu kami tegaskan juga disini bahwa PEN ini pinjaman lima tahun, sudah dirancang untuk masa periode kepemimpinan pemerintahan terdahulu. Hanya saja ada kebijakan pemerintah yang memotong masa jabatan pemerintah terdahulu, yang seharusnya berakhir di tahun 2026 tapi di potong dua tahun hanya sampai februari 2025. Jadi bukan program untuk diwariskan kepada pemerintah yang baru," tegasnya.
" Tantangan yang dihadapi sekarang yaitu perlambatan ekonomi akibat dinamisnya ekonomi global dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Kami Fraksi Golkar juga akan selalu mensupport pemerintahan yang baru ini agar bagaimana kita keluar dari kondisi yang kita hadapi saat ini." tutup Husain. (*/junaidi rasyid)
