PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID Jamkesnews – BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya meningkatkan validitas data kepesertaan PBPU Pemda dan KP Desa.
Dalam pertemuan ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan haknya secara maksimal. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan menyampaikan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan pemerintah daerah agar tidak ada warga yang kehilangan hak layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
“Kami ingin memastikan bahwa semua warga yang berhak mendapatkan layanan kesehatan bisa terdata dengan baik. Oleh karena itu, kami terus memperbaiki sistem agar semakin cepat dan akurat,” jelas Dahniar, Kamis (27/2).
Dari data jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur per semester II tahun 2024 tercatat sebanyak 323.422 jiwa, terdiri dari 166.934 laki-laki dan 156.488 perempuan. Salah satu tantangan terbesar dalam validasi data kepesertaan BPJS Kesehatan adalah tingginya mobilitas pekerja dari luar daerah yang mencari nafkah di Luwu Timur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri, menyoroti tantangan utama yang dihadapi daerahnya. Hal ini menjadi perhatiannya karena dapat berpengaruh terhadap sistem kependudukan serta layanan kesehatan di wilayahnya.
"Kami menyadari bahwa banyaknya pekerja dari luar daerah menjadi tantangan tersendiri untuk kami dalam pengelolaan data kependudukan dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan sinergi antar instansi untuk memastikan data yang akurat serta layanan yang optimal untuk masyarakat di Luwu Timur ini," ujar H. Bahri.
Menyoroti tantangan tersebut, H. Bahri menambahkan bahwa pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan setiap warga di Kabupaten Luwu Timur, termasuk mereka yang berasal dari luar daerah agar dapat memiliki akses layanan kesehatan yang baik.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan Dukcapil dalam mengoptimalkan pencatatan data kependudukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap orang yang tinggal dan bekerja di Luwu Timur dapat terdata dengan baik,” tambahnya.
Selain itu, Dinas Dukcapil juga tengah mengoptimalkan pemanfaatan data melalui web portal Data Warehouse System (DWS) yang memungkinkan akses dan integrasi data dengan satuan kerja (satker) lainnya. Dengan sistem ini, diharapkan proses verifikasi dan pemutakhiran data kependudukan dapat berjalan lebih efisien dan akurat.
Seiring dengan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan validitas data, kesadaran masyarakat untuk memperbarui data mereka juga perlu didorong. Dahniar juga menambahkan bahwa pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperbarui data mereka agar layanan BPJS Kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
“Kesadaran masyarakat dalam melakukan update data masih perlu ditingkatkan. Data yang valid dan terkini sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat layanan BPJS Kesehatan secara maksimal,” tambah Dahniar.
Dahniar juga berharap kepada pemerintah daerah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya memperbarui data kependudukan untuk keberlanjutan dan akses layanan kesehatan yang lebih baik.
“Harapan kami dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Dukcapil, agar bisa mengedukasi masyarakat Kabupaten Luwu Timur tentang pentingnya update data atau memperbarui data mereka, agar mereka dapat memperoleh layanan kesehatan secara optimal dan juga tepat sasaran," ungkap Dahniar.
Dengan adanya sinergi yang lebih baik antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, diharapkan layanan kesehatan bagi masyarakat akan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur. (sy/ra)
