Kampanye Gibran saat Pilpres dapat dukungan penuh dari karyawan PT Sritex yang kini di-PHK massal. (IST)
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi di Indonesia pada awal 2025 mengingatkan publik pada janji pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja. Alih-alih menyediakan lapangan kerja, malah terjadi PHK massal mencapai 60 ribu orang secara beruntun tanpa bisa dicegah oleh pemerintah.
Angka 60 ribu buruh menjadi korban PHK berdasarkan data Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Serikat Pekerja dari seluruh Indonesia mendata jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan sejak awal Januari hingga Maret 2025 telah mencapai 60 ribu orang.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan, data jumlah korban PHK dari KSPI dan Kemnaker selalu berbeda sejak delapan tahun lalu. Perbedaan itu terjadi karena KSPI mengumpulkan data jumlah korban PHK dari serikat pekerja, sementara data Kemnaker berasal dari Dinas Ketenagakerjaan daerah.
Mengapa jumlah korban PHK yang diperoleh KSPI lebih banyak dari data pemerintah? Said Iqbal menyebut perbedaan tersebut terjadi lantaran banyak perusahaan tidak melaporkan angka PHK sesuai fakta di lapangan. Sementara serikat pekerja di perusahaan langsung melaporkan data PHK terkini ke KSPI pusat.
Data resmi yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan melaporkan jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK mencapai 18.610 orang. Korban PHK ini tercatat sejak Januari-Februari 2025.
”Pada periode Januari sampai Februari tahun 2025 terdapat 18.610 orang tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.“ tertulis dalam data Kemnaker, dikutip pada Senin, 31 Maret 2025.
PHK pekerja terbanyak berdasarkan data Kemnaker dari Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja yang terkena PHK sekitar 57,37 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Sebanyak 10.677 tenaga kerja menjadi korban PHK di Jawa Tengah.
PHK Beruntun Tak Dapat Dicegah
Sejumlah perusahaan manufaktur melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak awal tahun tanpa bisa dicegah oleh pemerintah.
PT Adis Dimension Footwear di Banten, misalna, memutuskan hubungan kerja dengan 1.500 karyawan. Badai PHK ini terus berlanjut dengan keputusan PT Victory Ching Luh memproses PHK terhadap 2.000 karyawan.
Di Jawa Tengah, PT Sritex Group melakukan PHK terhadap 10.669 karyawan setelah perusahaan resmi tutup per 1 Maret 2025, akibat dinyatakan pailit.
Sementara di Jawa Barat, PT Sanken Indonesia melakukan PHK sebanyak 450 pekerja, PT Yamaha Music Indonesia merumahkan 1.100 pekerja, PT Tokai Kagu Indonesia mem-PHK sebanyak 100 pekerja, PT Danbi International merumahkan sekitar 2.079 pekerja, dan PT Bapintri melakukan PHK sebanyak 267 pekerja.
PHK Terbesar di Jawa Tengah
PHK pekerja terbanyak berdasarkan data Kemnaker dari Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja yang terkena PHK sekitar 57,37 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan. Sebanyak 10.677 tenaga kerja menjadi korban PHK di Jawa Tengah.
Kemnaker juga mencatat korban PHK di Riau sebanyak 3.530 orang pada Februari 2025. Kemudian, di DKI Jakarta sebanyak 2.650 tenaga kerja juga kehilangan pekerjaannya.
Di Jawa Timur sebanyak 978 pekerja mengalami PHK, di Banten sebanyak 411 orang, di Bali sebanyak 87 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 77 pekerja, dan Kalimantan Tengah sebanyak 72 tenaga kerja. Lalu di Jawa Barat, ada 23 pekerja yang terkena PHK.
Menagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja
Badai PHK yang melanda RI sejak akhir 2024 dan berlanjut awal 2025 sangat kontradiktif dengan janji kampanye Prabowo-Gibran. Janji penciptaan 19 juta lapangan kerja diwacanakan Gibran Rakabuming Raka saat menyampaikan visi dan misi pada acara Debat Cawapres Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU pada 21 Januari 2024.
Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan perempuan. Dari 19 juta lapangan kerja tersebut, sebanyak 5 juta di antaranya adalah green job atau pekerjaan yang ramah lingkungan.
Alih-alih menciptakan jutaan lapangan kerja, yang terjadi justru PHK massal. Hal ini tentu sangat ironis. Jauh panggang dari api. Sangat jauh antara yang dijanjikan saat belum berkuasa dengan kenyataan yang terjadi saat sudah berkuasa. (*/FAJAR)
