PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MALILI -- Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Malili, Bupati Luwu Timur H. Irwan Bachri Syam kembali melakukan pemantauan kehadiran dan kinerja aparatur sipil negara dengan menyambangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jumat 11 April 2025.
Didampingi Kepala Dinas Kominfo-SP, Muhammad Safaat DP, Bupati Irwan tiba di kantor Dinas PUPR sekitar pukul 10.00 WITA. Namun baru melangkah ke lobi utama, raut wajah sang bupati langsung berubah. Ia tampak geram karena tak satu pun pegawai yang berjaga di bagian pelayanan.
“Kantor ini terlihat kosong, sepi. Ini masih jam kerja tapi nyaris tak ada aktivitas pelayanan. Begitu saya telusuri lorong-lorong kantor, cuma ada beberapa pegawai yang terlihat sedang bekerja,” ujar Bupati dengan nada kecewa.
Dalam arahannya di hadapan Kepala Dinas PUPR dan jajarannya, Bupati Irwan menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap tugas. Beliau bahkan menyatakan tidak segan memberikan sanksi tegas.
“Kalau ada yang saya dapat di luar pada jam kerja, saya akan berikan sanksi tegas. Kalau perlu saya berhentikan. Saya tekankan pentingnya disiplin. Ini masih jam kerja, seharusnya semua berada di tempat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang tidak hadir tanpa alasan jelas, saya akan beri surat peringatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Irwan menyoroti kebiasaan beberapa oknum pegawai yang hanya datang pagi untuk absen, lalu meninggalkan kantor tanpa izin.
H. Irwan meminta agar ke depannya, jika ada keperluan keluar kantor, pegawai wajib meminta izin langsung kepada kepala dinas.
“Kalau ada yang keluar, izin ke Pak Kadis. Kalau terburu-buru, titip lewat rekan atau bisa juga lewat WhatsApp. Ini bentuk penghargaan kepada pimpinan,” tambahnya.
Tak hanya soal kedisiplinan, Bupati Irwan juga menyinggung pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas teknis di Dinas PUPR.
Orang nomor satu di Luwu Timur ini meminta agar proses perencanaan dan pengawasan kegiatan lapangan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak asal-asalan.
“Saya tidak mau lagi ada perencanaan si A, pengawasan si B, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Ke depan, perencanaan harus jelas pengawasannya. Kalau ada kegiatan yang tidak sesuai, harus berani bilang tidak sesuai,” tuturnya.
Bupati pun meminta seluruh jajaran Dinas PUPR untuk bekerja maksimal dan menyampaikan secara terbuka jika terdapat kendala di lapangan.
“Saya ingin tahu apa masalah utama di PUPR ini, supaya bisa kita cari solusi bersama. Saya butuh kerjasama dan kejujuran dari teman-teman semua,” pungkasnya.(abdul karim)
