PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Logistik surat suara pemungutan suara ulang (PSU) pilkada Palopo hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah dibongkar di Pelabuhan Makassar, Kamis 17 April. Pengiriman logistik surat suara ini dilakukan menggunakan jalur laut.
Logistik surat suara ini telah dimasukkan dalam kontainer dikirim ke Makassar. Kemudian dibongkar di Makassar untuk dibawa ke Kota Palopo.
Pembongkaran telah rampung dan kini telah diangkat ke Kota Palopo.
Komisioner KPU Palopo, Hary Zulfikar mengatakan, telah melakukan penjemputan logistik surat suara telah dijemput di Makassar.
Komisioner Palopo lainnya, Iswandi Ismail mengatakan, surat suara telah dalam perjalan ke Palopo. “Surat suara ini dikawal rombongan Dan sudah dalam perjalanan,”kata Iswandi. Jumlah surat suara yang diangkut ke Palopo mencapai 66 dus.
Surat suara terlihat diangkut ke Palopo menggunakan mobil boks. Surat suara ini tersimpan aman di dalam boks. Setiap boks diikat tali secara rapi.
“Surat suara ini dikawal voorijder atau polisi lalulintas Patroli Pengawalan (Patwal),”kata Iswandi.
Surat suara bersama rombongan pengawalan tiba Kamis malam 17 April 2025 pukul 23.30 Wita.
Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana Parenrengi mengaku telah mengawasi pembongkaran logistik suara di pelabuhan Makassar.
Diduga Ganda
Sementara itu, KPU Sulsel buka suara soal dugaan pemilih ganda jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU Sulsel menegaskan data 230 pemilih yang berpotensi ganda bukan temuan Bawaslu.
"Itu bukan temuan Bawaslu, itu data yang kami berikan ke Bawaslu kemudian diklaim bahwa itu temuan Bawaslu. Itu yang pertama. Kedua, hari ini kami mulai melakukan analisa data bersama LO (liaison officer), Bawaslu dan PPK dan saya kira tidak segitu data yang ganda," ujar Anggota KPU Sulsel Romy Harminto, Senin (14/4/2025).
Meski demikian, Romi mengaku belum bisa memastikan jumlah pemilih ganda dari hasil penyortirannya. Namun dia memastikan data potensi pemilih ganda itu bukan masalah besar.
"Belum (diketahui jumlahnya), masih sementara proses. Jadi pada dasarnya tidak ada ji masalah ganda, kalau pun ada kita akan coret, begitu saja," katanya.
Dia juga menyayangkan sikap Bawaslu Sulsel yang terkesan membesarkan potensi pemilih ganda ini. Apalagi, kata Romi, tahapan perbaikan masih berlangsung.
"Logikanya begitu, maksud saya tidak perlu lah kita sampaikan ke masyarakat, maksudnya tidak perlu lah kita besar-besarkan hal ini karena ada mekanisme tersendiri. Ada perbaikan, ada pencoretan ketika itu bisa dibuktikan dengan dokumen. Jadi tidak ada masalah," imbuhnya.
Romi juga mengungkap penyebab data pemilih jelang PSU Pilkada Palopo berpotensi ganda. Pemilih tersebut diduga pindah memilih di hari pencoblosan Pilkada Palopo 27 November 2024 lalu.
"Kenapa ada diduga ganda, karena misalnya seseorang ada di DPT pada hari H pindah memilih, menjadi DPTb. Nah yang menjadi masalah, ada namanya di DPT. Si Fulan misalnya ada di DPT, kemudian karena pindah di hari H ke TPS lain karena bertugas pada hari H, makanya dia masuk DPTb di TPS tersebut tempatnya memilih," jelasnya.
Belakangan, kata Romi, KPU harus mendata kembali semua jenis pemilih. Saat didata, pemilih yang pindah TPS mengalami menjadi pemilih ganda.
"Nah putusan MK bahwa kita ini mengumpulkan DPT, DPTb, DPK, ketika semua ini dikumpulkan maka muncul dua kali namanya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada yang ganda di sini. Perbaikannya cuma dicoret aja. Itulah saya bilang masalahnya dimana," katanya.
Dia juga berharap Bawaslu Sulsel segera menyerahkan data 230 pemilih yang diklaim ganda tersebut. Pasalnya, KPU Sulsel telah meminta data tersebut namun tak kunjung diberikan.
"Maka sebaiknya Bawaslu berkoordinasi dengan kami melihat bersama lagi. Kami juga sudah meminta hari ini mana datanya itu 230 orang ganda. Kami menunggu dan sampai sekarang belum ada datanya masuk," ujar Romi.(idris prasetiawan)
