PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MALILI – Pemanfaatan dana CSR dari kontraktor nasional untuk Kabupaten Luwu Timur ternyata belum berjalan sesuai harapan.
Dari hasil hearing DPRD kepada kontraktor nasional menyebutkan, dana CSR 97 kontraktor nasional yang beroperasi di Luwu Timur hanya mengumpulkan sekitar Rp300 Juta.
Artinya jika dijumlahkan sekitar Rp3 juta lebih dana CSR yang digelontorkan setiap kontraktor nasional setiap tahunnya untuk Luwu Timur.
Demikian fakta ini terungkap saat DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Kontraktor Nasional di Ruang Banggar, Jumat 25 April 2025.
Salah satu faktor pengelolaan dana CSR dari kontraktor nasional ini tidak efektif adalah tidak adanya lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dana CSR perusahaan.
Mahading, politisi PDIP meminta agar segera dibentuk lembaga yang khusus mengelola dana CSR tersebut.
”Jangan dulu kita membuat kesimpulan hari ini sebelum ada lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana CSR dari Kontraktor Nasional ini. Lembaga yang disarankannya ini bukan dari pemerintah juga bukan dari pihak perusahaan. Murni dari rakyat sesuai filosofisnya CSR itu,” ungkap Mahading.
Selanjutnya pemanfaatan dana CSR ini harus terukur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ambrosius, juga dari PDIP menyarankan, sudah selayaknyalah pemerintah dan PT Vale untuk memperhitungkan daerah di Wotu, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena dan Angkona juga bisa tersentuh dana CSR PT Vale.
”Selama ini jika bicara CSR kami yang berada di Dapil Mangkutana ,Tomoni, Tomoni Timur hanya diam menonton saja karena CSR tidak sampai kesana, lewat moment ini saya menyarankan agar wilayah Wotu, Burau,Mangkutana,Tomoni,Tomoni Timur, Angkona dan Kalaena ini diperhitungkan dapat juga dana CSR PT Vale. Sebab Wilayah ini juga wilayah kabupaten Luwu Timur. Agar warga juga merasakan manfaat kehadiran perusahaan ini di Luwu Timur,'' tegasnya.
Sementara Firman Uddin, menyarankan agar semua kontraktor nasional ini punya kantor di Kabupaten Luwu Timur agar punya tanggungjawab untuk memajukan daerah. Selain itu memudahkan kita berkoordinasi. ”
''Tabe Pak Ketua saya sarankan semua kontraktor nasional ini berkantor di Luwu Timur,” ujarnya.
Sarkawi A Hamid, sependapat agar pembahasan CSR ini harus dibentuk tim kecil, selanjutnya harus ada penegasan dari PT Vale agar setiap Kontraktor Nasional yang menjadi mitra Vale di Luwu Timur wajib menyediakan dana CSR-nya sekian persen dari keuntungannya.
”Ke depan ini PT Vale harus punya ketegasan bahwa setiap perusahaan nasional yang bermitra dengan PT Vale wajib menyisihkan dana CSR-nya untuk Luwu Timur, sebut Sarkawi.
Rahmania salah satu kontraktor nasionl yang hadir dalam RDP tersebut sangat mendukung dibentuknya tim kecil yang membahas khusus dana CSR kontraktor nasional.
Selain itu ia juga sepakat dibentuk lembaga khusus yang mengelola dana CSR dari perusahaan.
”Kami sudah lama menunggu ini, supaya ada kejelasan, sekiranya ada penegasan dari PT Vale ada sekian persen dana harus disisihkan untuk CSR saya pikir tidak ada yang keberatan karena ini memang diatur dalam konstitusi. Kami menunggu itu pak dewan,” jelas Rahmaniar.
RDP ini dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte. Oleh karena banyak kontraktor nasional yang tidak hadir, maka pertemuan ini akan digelar lagi pada 28 April 2025.
”Dari 97 kontraktor nasional yang beroperasi di Luwu Timur yang hadir hanya 26 perusahaan saja. Olehnya rapat serupa akan kita gelar lagi pada 28 April 2025. Saya harap semua kontraktor nasional ini bisa hadir semua dan dari PT Vale yang hadir saya harap yang bisa membuat keputusan,” tandas Obet Datte.(abdul karim)
