PALOPO --– Ketua Tim Pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo nomor urut 4, Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin (Ome), Mustahir Sidu, angkat bicara menanggapi polemik yang berkembang seputar kegiatan konsolidasi tim pemenangan yang digelar di Hotel Mulia, Kamis (24/04/2025).
Tato sapaan Akrab Mustahir Siddu mengatakan kegiatan tersebut murni merupakan agenda internal tim pemenangan yang bersifat konsolidatif, bukan bentuk kampanye sebagaimana yang disangkakan oleh sejumlah pihak.
“Konsolidasi tim bukanlah bentuk kampanye. Ini adalah agenda internal untuk menyatukan gerak langkah seluruh relawan dan pejuang perubahan dalam rangka menyosialisasikan program serta visi misi pasangan Naili-Akhmad kepada masyarakat,” kata Tato, Jumat (25/04/2025).
Ia menjelaskan dalam pertemuan tersebut tidak ada ajakan untuk memilih ataupun penggunaan simbol-simbol yang bersifat ajakan langsung sebagaimana diatur dalam PKPU.
“Kegiatan ini dihadiri oleh para pejuang yang nantinya akan bekerja di lapangan. Mereka dibekali pemahaman visi-misi, bukan diajak berkampanye," jelasnya.
"Jadi sangat keliru jika konsolidasi semacam ini dianggap melanggar aturan kampanye. Ini bukan kampanye terbuka, tidak ada atribut, tidak ada ajakan memilih,” tuturnya.
Tato juga menekankan pihaknya sangat menghormati seluruh aturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
“Tim kami taat aturan. Kami pastikan semua langkah kami mengikuti regulasi yang berlaku. Kami terbuka bila dibutuhkan klarifikasi lebih lanjut,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk bersikap jernih dan tidak terburu-buru menghakimi setiap aktivitas politik yang sah dalam kerangka demokrasi.
“Ini masa menjelang PSU, tentu suasana politik akan menghangat. Tapi mari kita tetap menjaga akal sehat dan memahami secara benar konteks setiap kegiatan," ujarnya.
"Jangan semua dianggap kampanye hanya karena ada simbol atau dukungan yang menguat,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah unggahan di media sosial menyoroti kegiatan reses Anggota DPR RI Jenderal (Purn) Frederick Kalalembang (JFK) yang disebut disisipi unsur kampanye.
