Bupati Andi Abdullah Rahim, saat melakukan audiens bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, Kamis (8/5/2025), di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Jakarta.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara yang berada di Kecamatan Tanalili bakal dijadikan sebagai Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran di Indonesia Timur. Kesiapan BLK Tanalili sebagai Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran disampaikan Bupati Andi Abdullah Rahim, saat melakukan audiens bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, Kamis (8/5/2025), di Kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Jakarta.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara siap menjadikan Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Tanalili sebagai Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran (PPPM) di Indonesia Timur,” kata Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim saat audiens bersama Menteri Abdul Kadir Karding.
Andi Rahim mengatakan, BLK yang nantinya “disulap” menjadi Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran di Indonesia Timur ini akan melatih sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Luwu Utara dengan berbagai keterampilan tinggi (high skill) yang dipersiapkan magang di luar negeri, sehingga nantinya lahir SDM yang memiliki daya saing.
“BLK di Kabupaten Luwu Utara ini akan kita sulap untuk melatih SDM high Skill para calon pekerja migran dan nantinya akan magang di luar negeri. Sehingga SDM dari Kabupaten Luwu Utara bisa bersaing ke luar negeri,” jelas Bupati Andi Abdullah Rahim lagi.
Dikatakan Andi Rahim, perubahan BLK Tanalili menjadi Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran ini diperuntukkan bagi para calon pekerja migran di Luwu Utara, yang didasari oleh keinginan yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengurangi pengangguran, yang jika itu terjadi akan menjadi sumber kesejahteraan bagi warga Luwu Utara itu sendiri.
BLK saat ini, kata Andi Rahim, telah memiliki program dan kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), serta memiliki sarana dasar pelatihan, seperti peralatan, instruktur, dan kurikulum. Namun, lanjut dia, semua sarana tersebut belum cukup memenuhi apa yang dibutuhkan Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran.
Untuk itu, menurut alumnus Fakultas Tehnik Unhas ini, diperlukan pembahasan lebih mendalam mengenai sistem kerja dan tata desain Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran. Termasuk penyiapan kurikulumnya, tenaga pengajarnya, serta hal-hal teknis lainnya yang berkaitan dan berkesesuaian dengan keberadaan Pusat Pelatihan Pekerja Migran di daerah.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nantinya akan membahas terkait desain dan tata kerja Pusat Pelatihan Pekerja Migran, penyiapan kurikulum, serta tenaga pengajar dan hal teknis lainnya,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Bupati Andi Rahim, untuk mewujudkan hal tersebut, maka nantinya akan diperkuat dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU) yang nantinya akan dilaksanakan pada puncak perayaan HUT XXVI Kabupaten Luwu Utara 20 Mei 2025.
“Pembahasan selanjutnya akan kita tuangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) yang direncanakan akan ditandatangani bertepatan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Luwu Utara, pada 20 Mei 2025 mendatang,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Abdul Kadir Karding, mengatakan, kewenagan Kementerian BP2MI dalam pembinaan urusan pekerja migran di luar negeri adalah menyangkut tentang penyiapan calon pekerja migran Indonesia, pembinaan pekerja migran, serta pembinaan pasca-PMI.
“Tentunya peluang kerja di luar negeri itu sangat besar melalui PPPM, sehingga menjadi solusi untuk serapan tenaga kerja dalam negeri yang saat ini melambat. Selain tentunya sebagai solusi bagi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada 2045 mendatang,” jelasnya.
Dijelaskannya, dampak ekonomi bagi pekerja migran yang tinggi yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, akan memberikan banyak manfaat, seperti sebagai sarana transfer knowledge hingga menjadi ekspert di bidangnya setelah kembali ke Indonesia.
“Pekerja migran kita setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Nomor dua terbesar setelah migas,” ungkapnya Abdul Kadir Karding. Untuk itu, kata dia, BLK Luwu Utara penting untuk diubah menjadi Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran Luwu Utara.
“Pusat Pelatihan Calon Pekerja Migran di Luwu Utara dibentuk sebagai satu ekosistem pelayanan pekerja migran yang terintegrasi, seperti pelatihan keterampilan, bahasa, adab dan budaya kerja negara tujuan, passport/visa pekerja, hingga layanan lainnya untuk memudahkan calon pekerja migran yang ada di Luwu Utara,” pungkasnya.
Hadir mendampingi Bupati, Wakil Ketua DPRD Hamka Muslimin, Kepala Bapperida Drs. H. Aspar, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Eka Rusli, dan Kepala UPT BLK Tanalili Maskur Hasan. Dari Kementerian Perlindungan PMI, hadir Sekjen Kementerian PPMI, Dirjen Pemberdayaan, Staf Khusus Menteri, serta Karo Humas Kementerian PPMI. (*/junaidi Rasyid)
