PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kepengurusan baru Dewan Pers (periode 2025-2028) resmi berjalan. Nakhoda berganti dari Ninik Rahayu ke Komaruddin Hidayat. Dalam serah terima jabatan di Jakarta Rabu (14/5), Komaruddin menyoroti fenomena membanjirnya informasi di ruang publik.
"Dewan Pers hadir untuk menjaga kewarasan masyarakat dari membanjirnya informasi di ruang publik," kata mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Dia mengatakan Dewan Pers bersama lembaga lain bersama-sama menyikapi membludaknya informasi di ruang publik. Mengawali pidatonya, Kamaruddin menunjukkan laporan mengenai indeks kemerdekaan pers di Indonesia. Dia merasa mempunyai pekerjaan rumah untuk mencari jawaban, kenapa indeks kemerdekaan pers mengalami penurunan.
Mantan rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) itu mengatakan, saat ini manusia hampir kehilangan ruang privasi. Semua gerakan atau keputusan manusia, sudah disetir dan diarahkan oleh algoritma. Misalnya mau berbelanja apa dan menghabiskan uangnya untuk membeli apa saja, sudah diarahkan oleh algoritma. "Ada dorongan algoritma yang untouchable dan uncontrollable," katanya.
Kamaruddin juga menyampaikan ruang publik saat ini sudah dijajah secara digital. Di antaranya dengan meningkatnya pemanfaatan AI. Di kalangan jurnalistik, wartawan bekerja semakin mudah. Begitupun di kalangan dosen, juga semakin mudah mengajar berkat AI. Bahkan dalam menulis buku, sekarang sudah bisa selesai dalam sepekan lewat kolaborasi dengan AI. Pekerjaan dosen sekarang memeriksa apakah makalah mahasiswanya original atau tidak. Itu pun dengan bantuan platform digital.
Adanya penjajahan digital itu juga membawa dampak negatif. Di antaranya adanya membanjirnya informasi yang menyesatkan atau tidak benar. Kamaruddin mengungkapkan dirinya sekitar satu bulan terakhir puasa membuka media sosial (medsos).
Karena informasi yang muncul di medsos menurut dia malah mengganggu. Namun setelah masuk Dewan Pers, dia tidak lagi bisa berpuasa medsos. Karena harus memantau medsos juga. "Mau tidak mau mengikuti (informasi) gosip," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid mengatakan tantangan Dewan Pers semakin berat. Baginya, Dewan Pers dituntut aktif dan adaptif. Karena informasi telah membanjiri publik. Kemudian media digital tumbuh dengan cepat. Lalu kecerdasan buatan turut memperbesar tantangan membedakan informasi yang benar dan palsu.
"Saya percaya Dewan Pers memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas ini," kata politisi Golkar itu. Kementerian Komdigi berpesan supaya Dewan Pers memperkuat komunikasi dengan seluruh konstituen. Kemudian pengawasan ruang jurnalistik dilakukan secara aktif dan bijak. (wan/jp)
