PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui sinergi lintas sektordan penguatan perencanaan berbasis data dalam RapatKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (16/5).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj. Fatmawati Rusdi, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) Provinsi.
Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati Rusdi menyampaikanpentingnya pertemuan koordinatif tersebut untuk memperkuat konsolidasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepatpenurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Ia menegaskanbahwa penanggulangan kemiskinan bukanlah sekadartanggung jawab pemerintah, melainkan agenda bersama yang harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi.
"Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program nasional yang memerlukan sinergi semua pihak. Dalam konteks daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam penyusunanRencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat kerjasama, serta menyusun strategi yang lebih tajam dan berdampak langsung pada masyarakat miskin," ujar Hj. Fatmawati Rusdi
Sebagai Ketua TKPK Provinsi, Hj. Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya peran kelembagaan TKPK dalammenyinergikan berbagai program dan kegiatan dari tingkatprovinsi hingga kabupaten/kota.
Ia juga menyampaikanperkembangan positif penurunan angka kemiskinan berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan.
Per September 2024, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,77%, turun 0,29 persen poin dari Maret 2024 yang mencapai 8,06%. Dalam angka absolut, jumlahpenduduk miskin berkurang sebanyak 24.700 orang, menjadi711.770 jiwa. Meskipun demikian, ia menyoroti adanyakenaikan kemiskinan di wilayah perkotaan (dari 5,08% menjadi 5,21%) dan menekankan pentingnya pendekatan wilayah secara kontekstual.
Sepuluh daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggijuga menjadi perhatian khusus. Kabupaten Pangkepmenempati posisi teratas dengan 12,41%, diikuti oleh Jeneponto (11,82%) dan Luwu (11,7%).
Kabupaten lainnya yang masuk dalam daftar adalah Enrekang, Luwu Utara, Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.
Identifikasi Masalah dan Akar Penyebab
Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menguraikan bahwakemiskinan di Sulawesi Selatan bersifat multidimensional dan kompleks, bukan semata persoalan pendapatan rendah.
Beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya angkakemiskinan antara lain:
- Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan;
- Terbatasnya akses terhadap layanan dasar sepertikesehatan, air bersih, dan sanitasi;
- Ketimpanganpembangunan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan daerah terpencil.
- Ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional tanpa jaminan perlindungan sosial dan akses pembiayaan.
- Lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.
Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi telah menyusunRancangan RPJMD yang mengusung visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” dengan empat misi pembangunan, yang seluruhnya mendukung upaya pengurangan kemiskinan.
Strategi penanggulangan kemiskinan disusun berdasarkan tigapilar utama, yakni pertama Pengurangan Beban PengeluaranMasyarakat melalui Penyediaan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi), Bantuan sosial tepat sasaranberbasis data kesejahteraan; Pembangunan rumah layak hunidan perlindungan kelompok rentan (lansia, disabilitas, perempuan kepala keluarga), pilar kedua Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, Pelatihan keterampilan kerja, terutama bagigenerasi muda, Akses permodalan usaha mikro dan produktivitas pertanian dengan teknologi tepat guna, pilar ketia yaitu Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan melaluai kegiatan Intervensi wilayah spesifik berbasis data spasial, Penataan permukiman kumuh dan pengembangankawasan tertinggal, Pembangunan infrastruktur dasar untukmembuka keterisolasian wilayah, Pendekatan integratif dan multisektor di daerah miskin ekstrem. Ketiga pilar tersebutharus didukung oleh penguatan tata kelola yang terIntegrasi.
Di akhir sambutannya, Hj. Fatmawati Rusdi mengajak seluruhpemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen dan menyusun agenda aksi bersama sebagai tindak lanjut darirakor ini.
Rakor ini diikuti oleh Wakil Bupati/wakil walikota sebagaiKetua TPKP Kabupaten/kota, bappeda seluruhkabupaten/kota, OPD teknis, lembaga vertikal, mitra pembangunan, dan unsur masyarakat sipil. Dengan semangatkolaboratif dan strategi yang terarah, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat semakin efektif dan berkelanjutan.(hms/idr)
