PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Sebanyak 1.076 personel TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan jalannya pencoblosan ulang di tempat pemungutan suara (TPS) dan sejumlah objek vital pemerintahan.
"Untuk hari PSU, akan dikerahkan sebanyak 726 personel polisi, sasarannya pasti di beberapa objek vital di Kota Palopo," kata Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma melalui Kepala Seksi Humas Polres Palopo Ajun Komisaris Supriadi.
"Sekarang sudah ada 180 orang personel BKO yah stay di Palopo. Personel tersebut terdiri dari 90 orang Brimob BKO dari Brimob Batalyon D Pelopor Baebunta dan 90 orang personel dari Samapta Polda Sulsel. Brimob ditempatkan di Islamic Center, sementara personel Samapta Polda Sulsel ditempatkan di aula kantor DPRD lama," kata Supriadi, Selasa, 20 Mei 2025.
Untuk pola pengamanan (PAM) PSU, masi kata Supriadi, jumlah keseluruhan personel gabungan yang dilibatkan sebanyak 1.736 orang.
"Personel gabungan yang terlibat dalam PAM PSU, semuanya akan ikut apel bersama di Lapangan Pancasila pada Jumat (23/5/2025) dan dipimpin langsung oleh bapak Kapolda," lanjutnya.
Kemudian mekanisme PAM TPS yang jumlahnya 260, diperkirakan satu TPS akan dijaga kurang lebih 4 orang personel gabungan.
"Kalau PAM TPS, 1 TPS akan dijaga 1 orang anggota polisi. Kemudian Linmas 2 orang, dan ada juga penguatan dari personel TNI jajaran Kodim 1403/ Palopo. Untuk personel lainnya, akan melakukan patroli mobile dan ada juga yang stanby menunggu perintah," tambahnya.
Untuk diketahui, 1.736 personel gabungan ini terdiri dari personel Polres Palopo sebanyak 306 orang, BKO Polda Sulsel sebanyak 300 orang terbagi dalam beberapa tim diantaranya Brimob sebanyak 170 personel, Samapta 90 orang, Intelkam 20 orang, Reskrimum 10 orang, Biroops 3 orang, Binmas 2 orang, dan Propam 5 orang.
Kemudian, BKO diluar dari kepolisian, diantaranya, TNI 350 personel dari Kodim 1403/ Palopo, Satpol PP 260 personel, dan Linmas 520 orang personel.
Sementara itu, Komandan Kodim 1403 Palopo Letnan Kolonel Arm Kabit Bintoro Priyambodo mengungkapkan pihaknya juga akan menurunkan 350 personel untuk pengamanan PSU.
Aparat TNI juga akan disiagakan pada objek vital.
"Semuanya dari Kodim itu 350 personel, kalau lokasinya terkait penyelenggaraan Pilkada dan instansi pemerintah," imbuh dia.
Bintoro mengatakan, pihaknya telah melakukan apel dan monitoring penjagaan. Sejumlah objek vital seperti TPS, kantor wali kota, DPRD, KPU, Bawaslu menjadi perhatian pengamanan.
"Kalau (penjagaan khusus) itu bergantung situasional. Kemungkinan tidak usah terlalu banyak objek yang dijaga, berarti kalau tidak banyak kan berarti masyarakat itu memiliki andil yang sangat besar membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi," ujar dia.
Selain itu, Bintoro juga menghimbau para anggotanya untuk tetap menegakkan netralitas dalam pengamanan PSU. Tambahnya, dia meminta personel untuk melaksanakan tugas pengamanan yang memberi kenyamanan kepada masyarakat.
"Kami selalu mengimbau personel terkhusus yang berada di Kota Palopo untuk terus menjaga netralitas. Imbauan juga terus kami sampaikan kepada personel saat ada apel," tutur Bintoro.
Sementara itu, Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda, menyebut pelaksanaan PSU Palopo pada 24 Mei mendatang sebagai momentum penting bagi warga untuk mengevaluasi dan memperbaiki pilihan politik mereka. Hal ini disampaikannya menanggapi pelaksanaan debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Palopo yang digelar pekan lalu.
Menurut Asri, debat kandidat seharusnya bisa menjadi referensi tambahan bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana kesiapan konseptual pasangan calon (paslon) dalam memimpin Kota Palopo. Meskipun diakui, dalam banyak kasus, debat kandidat tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap preferensi pemilih.
"Debat kemarin bisa menjadi cermin bagi warga untuk melihat siapa yang paling siap secara visi-misi dan gagasan. Tapi yang paling penting, warga Palopo sudah cukup mengenal semua paslon, karena mereka bukan orang baru di panggung politik lokal," kata Asri.
Asri mengatakan, masyarakat Palopo bisa memadukan antara performa debat dengan rekam jejak masing-masing paslon dalam menentukan pilihan. Dengan begitu, PSU ini bisa menjadi "second chance" atau kesempatan kedua untuk menentukan pemimpin terbaik bagi masa depan kota.
“Jika pada Pilkada 27 November lalu ada yang merasa belum tepat dalam memilih, maka PSU ini harus dimanfaatkan dengan maksimal,” ujar dia.
Asri juga menyinggung posisi strategis Kota Palopo sebagai kawasan Luwu Raya. Menurut dia, kota ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang terkoneksi tidak hanya antar-kabupaten di Luwu Raya, tetapi juga antarprovinsi, seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
“Dibutuhkan pemimpin yang transformatif dan terbuka untuk mewujudkan potensi besar itu. Pemimpin yang mampu menjadikan Palopo lebih maju dan rakyatnya hidup sejahtera,” imbuh Asri.
Dia berharap pelaksanaan PSU mendatang benar-benar melahirkan pemimpin definitif yang bisa melanjutkan pembangunan kota. “Semoga ini PSU terakhir dan Palopo segera memiliki wali kota terpilih yang sah. Aamiin,” tutup Asri.(ria/idr)
