Lembong Mendila bersama Anggota DPRD Periode 2019-2024 saat menyampaikan aspirasinya di depan Wakil Ketua DPRD Toraja Utara Marthen Bida, Prianto Soma dan delapan anggota DPRD terkait APBD 2024 yang di nolkan.Rabu,4 Juni 2025.
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID,RANTEPAO -Delapan Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024 , sambangi Kantor DPRD Toraja Utara,guna menyampaikan aspirasi mereka terkait penerapan APBD 2024 yang di nolkan oleh Pemerintah daerah saat ini.Rabu,4 Juni 2025.
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Marthen Bida, Prianto Soma serta Delapan Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara.Hal ini dilakukan setelah beberapa waktu lalu mengirim surat untuk menyampaikan aspirasi,terkait tindakan tersebut menolkan APBD 2024 apakah legal atau ilegal .
Wakil Ketua DPRD Toraja Utara Marthen Bida mengawali kata sambutannya katakan Trimakasi atas kehadiran teman-teman datang mempertahankan legitimasi APBD 2025 ini yang notabene telah ditetapkan tahun 2024 kemarin melalui tahapan -tahapan yang sesuai dengan aturan.
"Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi ,bahwa ada dugaan curiga saling mencurigai sehingga APBD itu di nolkan . Saya juga mengalami hal yang sama,bahwa saya tidak terima jika teman-teman diperiode 2019-2024 ini dikatakan bahwa partai Gerindra jangan-jangan sudah dapat bagian makanya diam ,tapi sesungguhnya tidak seperti itu.
"Saya juga curiga keteman-teman lainnya jangan sampai sudah dapat bagian,tapi ternyata sama-sama kita semua sama . Jadi intinya hal yang sama ,yang akan kita sampaikan ke Pak Bupati , karena apa yang kita sampaikan ini betul-betul aspirasi dari bawah adalah hasil reses.Yang KPK antisipasi saat ini adalah anggota DPRD yang jadi kontrakan,ikut tender," kata Wakil Ketua DPRD Toraja Utara ini.
Lanjut kata Marthen Bida, Nah,baru ketahuan di KPK itu bahwa di daerah itu yang mana pokok pikiran(pikir) itu hanya 500-600 juta dibagi 10 atau 20 kegiatan.Heran kita karena mereka pikir anggaran pokir itu ada Rp2 hingga Rp 3 miliar sampai Rp 10 miliar ,DPRD ikut nertender didalam .
"Sekarang KPK ikut memantau tentang pokir itu kalau ada anggota DPRD ikut bermain, termasuk barang dan jasa.Ini sangat dimungkinkan ada kebocoran besar disana .Karena pengadaan barang dan jasa sudah tidak bisa di akal-akali lagi karena ada jejak digital .Jadi teman-teman anggota DPRD kalau ada yang jadi kontrakan sebaiknya mundur dan fokus jadi kontraktor .Hati-hati karena KPK sudah memantau kita," Pungkasnya.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024 Lembong Mendila dalam sambutannya katakan kehadiran kami disini bukan datang untuk melihat program namun kehadiran kami disini untuk mempertanyakan hasil kinerja kami saat mengemban amanah dari rakyat diperiode kami,sesuai persuratan kami terkait legalitas APBD 2025.
"Dalam persuratan kami itu, menanyakan kenapa APBD 2025 di nolkan apakah itu issu atau kenyataan,apa yang menyebabkan.Sedangkan , program yang kami laporkan didalam SIPD melalui musrembang dua tahun berturut-turut dan di tahun ke tiga baru bisa diakomodir sebagai aspirasi masyarakat.Bila mana Bupati yang baru ini melakukan perubahan ,apakah sudah ada jaminan sudah sesuai dengan aturan," kata Lembong Mendila anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara periode 2019-2024 dari partai Nasdem.
Lanjut kata Lembong Mendila,dengan program yang sudah perdakan di tahun 2024 kenapa di nolkan di tahun 2025 ,apa alasannya dan apakah sesuai aturan atau tidak, secara pribadi yang saya pahami , program yang kami masukkan itu bukan program yang abal-abal melalui musrembang,karena program itu adalah program yang mendasar atas kebutuhan masyarakat.
"APBD yang telah ditetapkan tahun 2024 kenapa di nolkan di Tahun 2025, tanpa ada persetujuan dengan DPRD ,itu sangat keliru. Bupati ,apa dasarnya menolkan APBD yang telah diperdakan tahun 2024 di awal bulan Oktober, sementara kegiatan program itu kita sudah menunggu, karena program tersebut kita sudah bahas di Musrenbang," tegas Lembong Mendila.(Albert)
