PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, seluruh kepala daerah langsung bergerak untuk membangun Sekolah Rakyat di masing-masing daerah.
Salah satu poin terpenting dalam Inpres yang diterbitkan pada 27 Maret 2025 tersebut adalah memerintahkan seluruh kepala daerah untuk menyiapkan lahan, perizinan, guru, serta tenaga pendidik untuk mendukung pembangunan serta pelaksanaan sekolah rakyat tersebut.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menjadi salah satu kepala daerah yang serius dan tegas untuk segera mewujudkan sekolah rakyat di daerah berjuluk Bumi La Maranginang itu. Bentuk keseriusan tersebut ia wujudkan dengan menemui Sekjen Kementerian Sosial di Jakarta.
“Malam ini, kami mendapatkan pelajaran, ilmu, dan pencerahan dari Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial tentang sekolah rakyat,” tutur Bupati Andi Rahim usai melakukan pertemuan dengan Sekjen Kemensos tersebut, Selasa (3/6/2025) malam, di Kantor Kemensos.
Usai pertemuan tersebut, Andi Rahim dengan tegas mengatakan bahwa pemda berkomitmen untuk membangun sekolah rakyat di Luwu Utara, dengan harapan seluruh anak di Kabupaten Luwu Utara memiliki kesempatan bersekolah dengan pendidikan yang berkualitas.
“Tadi, kita mendengarkan penjelasan yang sangat komprehensif dan detail yang dijelaskan Bapak Sekjen. Masya Allah! Saya, Bupati Luwu Utara, berkomitmen dan berusaha mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari pendirian sekolah rakyat ini,” terang Bupati Andi Abdullah Rahim
Apa yang dipersyaratkan dalam pembangunan sekolah rakyat ini, kata dia, tentu akan menjadi perhatian penuh dari pemda.
“Apa yang menjadi persyaratan dan juga kebutuhan dari pendirian sekolah rakyat ini, akan kita laksanakan sesegera dan secepat mungkin,” tegasnya.
“Semoga sekolah rakyat ini dapat berjalan dan masyarakat, terutama anak-anak kami yang belum beruntung mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dapat mengenyam pendidikan di sekolah bertaraf internasional, atau mendapatkan kesempatan untuk bersekolah,” harapnya.
Tak hanya menyiapkan infrastruktur gedung sekolahnya, pemda juga akan melengkapi pendirian sekolah rakyat tersebut dengan menyiapkan skema penempatan ASN, baik yang berstatus PNS maupun PPPK untuk dapat bekerja atau mengajar di sekolah rakyat tersebut.
“Tentu nanti setelah sekolahnya terbangun, kita akan tempatkan guru-guru dan tenaga pendidik sesuai kebutuhan dan formasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Kami percaya, dengan sekolah rakyat ini, pendidikan berkualitas dan merata bisa kita wujudkan,” kuncinya.(int/idr)
