- PHRI Palopo Sambut Baik Rapat Pemda Bisa di Hotel
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO --- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Palopo menyambut gembira kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mengadakan rapat di hotel.
"Kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan hotel, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal," ujar Ketua PHRI Kota Palopo, Eri, kepada Palopo Pos, Selasa 10 Juni 2025.
Dengan adanya kebijakan ini, lanjut Eri, hotel dan restoran dapat meningkatkan okupansi dan penjualan, sehingga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. PHRI Palopo berharap kebijakan ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi industri pariwisata dan perhotelan.
Sejumlah hotel di Kota Palopo memiliki fasilitas lengkap seperti aula atau room meeting yang representatif untuk kegiatan pemda. Baik rapat-rapat, kegiatan, dan Diklat.
Misalnya, Hotel Harapan memiliki aula besar bisa memuat peserta rapat ratusan orang. Begitu juga Hotel Mulia Indah, Value, Agrowisata Latuppa, BM Residence Hotel, New Palopo Hotel, dan lainnya. "Kami siap sambut dan sukseskan setiap event di pemerintah daerah," tandas ketua PHRI Palopo penuh semangat.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggelar acara di hotel.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menuturkan ada dua data yang menjadi pertimbangan Kemendagri untuk memutuskan kebijakan relaksasi bagi kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
Pertama, data belanja pemerintahan daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), angkanya belum sesuai target. Kedua, data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan, serta anjloknya tingkat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi meningkatkan angka PHK karyawan hotel, juga berdampak pada ekosistem perhotelan secara menyeluruh, seperti catering, hingga transportasi.
“Karena itu Pak Mendagri (Tito Karnavian) memutuskan untuk mengizinkan pemerintah daerah kembali menyelenggarakan kegiatan di hotel untuk mendorong perputaran roda ekonomi di daerah,” ujar Bima, di Jakarta.
Bima menyebut diperbolehkan kembali pemda menggelar acara di hotel untuk memaksimalkan belanja pemerintahan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, Bima meminta kebijakan tersebut dilakukan dengan selektif, serta prioritas pada substansi, dan frekuensi. Terkait ada tidaknya pembatasan anggaran untuk kegiatannya hingga fasilitas hotelnya, kata Bima, kepala daerah punya perhitungannya masing-masing.
"Kepala daerah tentu punya hitungan masing masing soal mana yang perlu diprioritaskan,” ucap dia.
Bima menegaskan kebijakan diperbolehkannya pemda kembali berkegiatan di hotel sudah mulai aktif sejak hari ini.(idr)
