* APBN Terus Dikelola Hati-hati untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Memperkuat Fondasi Ekonomi Nasional di Tengah Ketidakpastian Global
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode s.d. 31 Mei 2025 yang diselenggarakan pada Senin, 23 Juni 2025 di GKN Makassar.
Pemateri konferensi pers terdiri Kepala Kanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Djaka Kusmartata, Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulsel Supendi, dan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing. Moderator Widyaiswara BDK Makassar, Heru Cahyono.
Dijelaskan, Perkembangan Ekonomi Regional Sulawesi Selatan Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan I tahun 2025 sebesar 5,78% (yoy) dan pertumbuhan paling tinggi sejak Triwulan I tahun 2022. Angka ini mengungguli ekonomi nasional yang tumbuh 4,87 persen (yoy). Angka ini juga telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dalam kisaran 5,23 – 6,71%. Kemudian, secara q-to-q, perekonomian mengalami kontraksi sebesar 4,12% tetapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan periode Triwulan I 2024.
Inflasi – Inflasi pada bulan Mei 2025 di Sulsel mengalami penurunan sebesar 0,34% (m-to-m) menjadi 2,04% (yoy). Penyumbang utama inflasi bulan Mei 2025 (yoy) adalah kelompok Emas Perhiasan 0,63%, Ikan Bandeng 0,18%, Rokok Kretek Filter 0,12%, Minyak Goreng 0,09%, dan Kopi Bubuk 0,07%.
Nilai Tukar Petani - Pada bulan Mei 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,74% (m-to-m) menjadi 122,54%. Adapun subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) yang mengalami peningkatan paling besar m-to-m yakni sebesar 3,10% menjadi 174,77.
Neraca perdagangan – Walaupun ekspor-impor melambat, namun neraca perdagangan tetap menunjukkan tren positif, adanya peningkatan ekspor produk kakao memberikan dorongan positif pada neraca perdagangan. Nilai ekspor tercatat 175,01 Juta US$, sementara nilai impor tercatat 61,44 Juta US$. Sampai dengan Mei 2025, devisa ekspor kumulatif mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,4% (yoy) dan devisa impor kumulatif mengalami pertumbuhan negatif sebesar -33,0% (yoy).
Ekspor – Impor – Sama dengan periode sebelumnya, komoditi Mate Nikel mengalami penurunan growth (yoy) sebesar 14,0%, sedangkan ekspor Produk Kakao tetap menjadi sektor utama dengan positive growth (yoy) hingga 219,6%. Selain menjadi negara tujuan ekspor terbesar bersama Jepang, Cina juga menjadi negara asal impor terbesar bersama Brazil dengan komoditi bungkil dan residu padat dari kedelai.
Kinerja APBN Anging Mammiri Penerimaan Negara Pajak – Kinerja penerimaan pajak s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp3,61 Triliun atau 27,26% dari target 2025 sebesar Rp13,27 Triliun, menurun 9,64% (secara bruto yoy). Penerimaan PPN mengalami pertumbuhan negatif dengan realisasi Rp1,49 Triliun disebabkan penurunan setoran administrasi pemerintahan dan perpindahan penyetoran KJS 900 (PMK 81/2024).
Penerimaan PPh juga mengalami pertumbuhan negatif berasal dari pemberlakuan tarif efektif PPh Pasal 21 (TER) dengan realisasi sebesar Rp1,79 Triliun. Di sisi lain, penerimaan PBB mengalami pertumbuhan positif 48,53% dari kenaikan setoran PBB Pertambangan Minerba dengan realisasi sebesar Rp13,60 Miliar. Dan penerimaan pajak lainnya juga tumbuh positif 7.477% dengan realisasi sebesar Rp278 Miliar yang berasal dari adanya Deposit Pajak yang bersifat temporary.
Sesuai dengan KMK Nomor 570/KM.1/2023 tentang Program Sinergi Reformasi dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Negara, saat ini sedang dilaksanakan Joint Program (JoPro) antara DJP dengan DJBC, DJA dan Sesditjen. Program ini menyasar 46 Wajib Pajak (WP) dengan potensi menambah pendapatan pajak sebesar Rp200 Miliar di provinsi Sulawesi Selatan dari total Rp229,6 Miliar dari 63 WP. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 27 Mei sebesar Rp10,4 Miliar dengan komitmen untuk dibayarkan sampai dengan bulan Juni sebesar Rp15,6 Miliar.
Sampai dengan 31 Mei 2025 sebanyak 455.690 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Tahunan (-7,04 yoy). Penurunan Penyampaian SPT Tahunan disebabkan oleh penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) di situs pajak.go.id yang membuat beberapa wajib pajak kesulitan login, terutama bagi yang lupa email terdaftar atau sudah mengganti nomor handphone. Wajib pajak dapat langsung mengunjungi kantor pajak terdekat untuk melakukan penggantian alamat email dan nomor handphone yang terdaftar agar proses login dan verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA) dapat berjalan lancar.
Bea Cukai – Fasilitasi industri dari aspek kepabeanan dan cukai berupa fiskal dan non fiskal menunjukkan dukungan pertumbuhan industri yang memadai. Sehingga menghasilkan peningkatan devisa ekspor melalui pertumbuhan nilai ekspor sektor pertambangan dan pengolahan yang menyerap hingga 5.033 tenaga kerja. Komoditi fero-nikel & hasil laut menjadi komoditi unggulan Sulawesi Selatan pada 9 Kawasan Berikat dan 1 KITE.
Penerimaan Kepabeanan & Cukai Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Mei 2025 sebesar Rp132,90 M atau 37,81% dari target yang ditetapkan atau tumbuh negatif 14,63% (yoy).
Bea Masuk mencapai sebesar Rp71,48 Miliar atau 32,12% dari target, terkoreksi 38,18% (yoy) akibat tidak adanya importasi beras yang terjadi dan pabrik gula telah kembali beroperasi sehingga terdapat penerimaan kembali dari importasi komoditi raw sugar ini. Bea Keluar mencapai sebesar Rp26,71 Miliar atau 71,33% dari target, mengalami growth positif sebesar 186,49% (yoy). Selain dari ekspor produk kakao, Bea Keluar terdongkrak dari ekspor produk kernel kelapa sawit. Adapun Cukai masih berada pada tren yang sama, dimana awal tahun mengalami shortfall apabila dibandingkan dengan periode penutup tahun. Saat ini pendapatan Cukai mencapai Rp34,71 Miliar atau 37,96% dari target dan tumbuh positif 12,96% (yoy).
Pengawasan DJBC - Dalam upaya perlindungan masyarakat, DJBC melakukan penindakan terhadap 10,15 Juta batang hasil tembakau dan 5.345 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor. Dilakukan juga 17 penindakan terhadap barang Narkotika, Psikotropika, & Prekursor (menurun 67,3% yoy).
Kekayaan Negara dan Lelang – Dari total nilai BMN sebesar Rp222,22 Triliun di wilayah Sulawesi Selatan, penerimaan PNBP dari pengelolaan BMN s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp20,96 Miliar atau 55,45% dari target sebesar Rp37,8 Miliar, dengan rincian Pemanfaatan BMN sebesar Rp7,34 Miliar, Pemindahtanganan BMN sebesar Rp7,31 Miliar, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 6,30 Miliar. Di sisi lain Penerimaan PNBP dari Lelang s.d. 31 Mei 2025 mencapai Rp14,6 Miliar. Realisasi Pokok Lelang s.d. Mei 2025 sebesar Rp468 M, bersumber dari pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.
Selanjutnya melalui Crash Program Keringanan Utang sampai dengan 31 Mei 2025, dapat dipulihkan sebesar Rp566 Juta dari total outstanding Rp220,2 Miliar dan $1,8 juta.
Selain pengelolaan aset dan piutang, dilakukan penilaian untuk optimalisasi aset dalam rangka pemanfaatan, pemindahtanganan, penegakan hukum, penertiban aset dan pengembangan penilaian dalam rangka pengembangan kebijakan. Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat (BPP) – BPP Sulawesi Selatan mencapai Rp6,42 Triliun atau sebesar 30,7% dari pagu sebesar Rp20,95 Triliun. Belanja ini mengimplementasikan Inpres 1/2025 dan hasil efisiensi difokuskan untuk prioritas pembangunan nasional termasuk program prioritas kementerian dan lembaga hasil restrukturisasi.
Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) - TKD Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp12,71 Triliun atau 38,7% dari pagu sebesar Rp32,83 Triliun. Belanja TKD utamanya dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp9,45 Triliun yang meningkat pesat, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,86 Triliun, Dana Desa sebesar Rp1,04 Triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp272,48 MIliar, Insentif Fiskal sebesar Rp72,45 Miliar, dan DAK Fisik sebesar Rp2,70 Miliar.
Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah s.d. 31 Mei 2025 sebesar Rp16,6 Triliun, atau 35,0% dari target. Kontribusi TKD terhadap pendapatan daerah masih cukup besar yaitu Rp12,71 Triliun, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,58 Triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD) sebesar Rp282,96 Miliar, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp28,39 Miliar. Dukungan fiskal Pemerintah Pusat melalui TKD, masih kuat sekaligus menandakan kemandirian fiskal Pemda yang masih perlu ditingkatkan.
Penyaluran KUR dan UMi Sampai dengan Mei 2025, telah tersalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp6,58 Triliun (turun sebesar 8,29% yoy) utamanya kepada sektor usaha Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp3,18 Triliun untuk 61.633 debitur. Adapun penyalur terbesar dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp5,3 Triliun kepada 106.802 debitur.
Untuk Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), telah tersalurkan Rp48,32 Miliar (menurun 62,07% yoy) utamanya kepada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp47,24 Triliun untuk 8.334 debitur. Adapun penyalur UMi terbesar dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani dengan total Rp41,89 Miliar kepada 7.884 debitur.
Pembahasan Tematik Makan Bergizi Gratis – MBG telah disalurkan kepada 121.822 Penerima oleh 49 SPPG di Sulawesi Selatan dengan realisasi anggaran Rp110 Miliar, antara lain untuk 576 sekolah (PAUD/TK/SLB/SD/MI/SMP/SMA/MA), 120.838 siswa/i, 471 ibu hamil/menyusui dan 513 balita.
Operator Investasi Pemerintah (OIP) Bulog – Target penyerapan gabah dan beras sebesar 766.230 ton pada Semester I 2025 untuk wilayah Bulog di Sulawesi Selatan, dengan realisasi per Mei 2025 sebesar 483.380 ton gabah dan 46.310 ton beras. Adapun wilayah yang menyerap paling tinggi gabah berasal dari Sidrap (80.550 ton) dan beras berasal dari Pare-pare (14.960 ton).
Koperasi Desa Merah Putih – Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu program prioritas Presiden, ditargetkan sebanyak 70 ribu Koperasi yang dirancang dirancang untuk mengatasi tantangan ekonomi pedesaan. Koperasi Merah Putih akan saling memperkuat dengan Badan Usaha Milik Desa yang telah ada, khususnya BUMDes yang pengelolaannya telah baik dan maju. Selain itu, KDMP juga dapat menjadi pemain utama dalam ekosistem pemenuhan Bahan Baku MBG di desa.
Perkembangan jumlah koperasi aktif dan jumlah anggota koperasi di Sulawesi Selatan meningkat dari tahun 2022 ke 2023, dengan rincian koperasi aktif sebanyak 4.977, koperasi bersertifikat NIK sebanyak 1.076, dan jumlah anggota koperasi mencapai 441.238.
Di Sulawesi Selatan, s.d. 31 Mei 2025 telah terdapat 2.253 BUMDes dari 2.266 Desa. Terdapat 13 Desa yang belum mempunyai BUMDes, yaitu 9 Desa pada Kab. Takalar, 1 Desa pada Kab. Enrekang, 1 Desa pada Kab. Luwu Utara, 1 Desa pada Kab. Luwu Timur, dan 1 Desa pada Kab. Toraja Utara.
Subsidi KUR dan Pupuk – Nilai Penyaluran KUR di Sulawesi Selatan s.d. 20 Juni 2025 sebesar Rp6,58 Triliun untuk 116.919 Debitur, dengan perkiraan subsidi sebesar Rp589,52 Miliar. Adapun
Kab. Bone menjadi wilayah yang penyaluran KUR-nya paling tinggi, mencapai Rp654,40 Miliar untuk 11.237 Debitur.
Adapun Nilai Penyaluran Pupuk oleh 25 Pemda sebesar Rp468 Miliar untuk 420.352 Debitur. (rls/ikh)
Penerimaan Pajak Sulsel Per 31 Mei 2025 Mencapai Rp3,61 Triliun
