PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan Bermasalah dalam rapat yang digelar di Ruang Command Centre Bupati, Senin 7 Juli 2025.
Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menegaskan pentingnya menciptakan situasi daerah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung masuknya investasi nasional dan internasional.
Andi Rahim menyoroti peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Menurutnya, keberhasilan suatu daerah menarik minat investor bergantung pada dua hal: birokrasi yang bersih dan masyarakat yang tertib.
“Kita bentuk satgas ini agar di lingkup birokrasi tidak ada masalah, di lingkup sosial masyarakat juga tidak ada masalah. Kita ingin orang merasa nyaman untuk berusaha di sini," ujar Bupati.
Lebih lanjut, Andi Rahim menyampaikan bahwa investasi yang akan masuk ke Luwu Utara bukan hanya menyasar sektor industri, tetapi juga pertanian dan peternakan. Ia menyinggung rencana pembangunan pusat pembibitan dan penggemukan sapi di atas lahan seluas 20.000 meter persegi, yang diharapkan menjadi bagian dari solusi ketergantungan nasional terhadap impor daging.
“Proyek ini bukan sekadar proyek daerah, ini kebutuhan nasional. Kita harus bisa menjadi pemasok daging dan hasil pertanian lainnya. Kalau kita tidak bergerak, daerah lain yang akan ambil peran," tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa premanisme dan ormas bermasalah dapat menjadi penghalang serius bagi pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, pembentukan Satgas ini adalah bentuk konkret komitmen pemerintah daerah menindak segala bentuk gangguan ketertiban dan keamanan.
“Siapa pun yang ingin hidup normal, kita siapkan ruangnya. Tapi kalau tetap memilih mengganggu ketertiban, Satgas ini yang akan turun," katanya.
Dalam struktur Satgas yang dibacakan di akhir rapat, diketahui bahwa ketuanya dijabat oleh Kasat Reskrim Polres Luwu Utara, dengan Wakil Ketua dari Satpol PP dan sekretaris dari Badan Kesbangpol. Anggotanya terdiri dari unsur TNI, Polri, PD teknis, hingga perwakilan lembaga intelijen daerah.
Bupati juga berharap Satgas ini dapat menjadi model penanganan gangguan keamanan dan sosial di daerah lain.
“Saya minta ada SOP yang jelas, hasil kerja lapangan dilaporkan dan bisa dijadikan contoh untuk kasus-kasus serupa ke depan," tambahnya.
Selain penanganan premanisme dan ormas bermasalah, Bupati juga menyinggung rencana pembangunan infrastruktur penting lainnya seperti jalan Seko–Sigi Sulteng yang akan dibahas bersama Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, serta pengembangan kawasan pertanian dan industri di wilayah timur Sulawesi.
“Kita tidak bisa terus berharap dari APBD, kita butuh investor. Tapi tugas kita pastikan mereka merasa aman dan yakin bahwa Luwu Utara layak jadi tempat berinvestasi," tutup Bupati. (jun/rhm)
