Sekolah Rakyat. --ilustrasi--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya agar daerahnya dapat menjadi bagian dari program nasional pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI.
Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik, mengungkapkan bahwa tidak ada batas waktu pasti dalam proses pengusulan, namun karena keterbatasan kuota, hanya daerah yang cepat, tepat, dan memenuhi syarat yang akan diprioritaskan.
“Tidak ada dibatasinya, karena rebutan, kan? Sekarang ini, kabupaten/kota ditambah provinsi ada kurang lebih 550 di Indonesia. Sekarang Pak Presiden targetkan satu tahun itu 100. Artinya, siapa yang cepat, siapa yang tepat, siapa yang benar, dia yang diperlukan,” ujar Abdul Malik.
Ia menambahkan, Sulawesi Selatan sudah mengajukan beberapa daerah untuk masuk dalam tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat. Bahkan, dirinya langsung mendampingi beberapa wakil bupati untuk menyerahkan proposal ke Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial di Jakarta.
“Dari hasil koordinasi, saya optimis ada sembilan daerah yang bisa masuk. Sembilan itu Soppeng, Luwu Utara, Barru, Luwu Timur, Selayar, Pangkep, Sinjai, Luwu, dan Bulukumba. Mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua,” jelasnya.
Menurut Abdul Malik, pembangunan Sekolah Rakyat sangat mendesak karena akan digunakan untuk relokasi anak-anak dari keluarga penerima manfaat pada tahun depan. Tanpa fasilitas sekolah yang permanen, proses pendidikan mereka bisa terganggu.
“Kalau tidak dibangunkan permanen, tahun depan anak-anak ini mau disekolahkan di mana? Tahun depan mereka harus direlokasi ke bangunan baru. Kalau tidak ada, bagaimana?” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem penerimaan siswa di sekolah tersebut bersifat eksklusif untuk daerah masing-masing, kecuali untuk sekolah yang disiapkan oleh provinsi.
“Kalau dibangun di Sidrap atau Bone, maka yang masuk sekolah itu hanya siswa dari kabupaten tersebut. Kecuali kalau itu Sekolah Rakyat yang disiapkan oleh provinsi, yang bisa menerima siswa dari seluruh kabupaten bahkan 24 kabupaten bisa masuk,” terangnya.
Terkait kesiapan lahan, Abdul Malik mengungkapkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel telah mengusulkan tujuh lokasi, di antaranya di Bone, Enrekang, Luwu Utara, dan Bulukumba. Namun, ia menilai beberapa lokasi tersebut masih kurang ideal.
“Kalau saya melihat, lokasi-lokasi yang diusulkan itu agak terpencil, jauh, dan akses jalannya juga belum memadai. Karena itu, saya sudah mengusulkan ke Pak Gubernur agar dicarikan lahan yang lebih dekat,” tambahnya.
Jika lahan tersebut merupakan milik Pemerintah Provinsi, maka akan dihibahkan ke pemerintah pusat. Total lahan yang disiapkan seluas 7,6 hektare dan akan digunakan untuk membangun kompleks Sekolah Rakyat terpadu.
“Di sana akan dibangun tiga sekolah terpadu: SD, SMP, SMA. Ada asrama masing-masing untuk putra dan putri, ada lapangan sepak bola, dan fasilitas pendukung lainnya,” tutup Abdul Malik. (idris prasetiawan)
