Dinilai Tidak Optimal Melakukan Pengendalian Inflasi
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, BELOPA-- Pemerintah Kabupaten Luwu dinilai kurang optimal dalam upaya penanganan inflasi daerah. Bahkan pihak Kemendagri meminta Pemkab Luwu agar melakukan evaluasi terhadap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayahnya.
Hal ini terungkap dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 akhir Juni 2025 lalu, yangmana dalam kesempatan tersebut Sekjend Kemendagri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir MSi mengumumkan sejumlah daerah yang dianggap peduli terhadap penanganan inflasi daerah dan daerah yang dinilai kurang peduli terhadap upaya penanganan inflasi di daerahnya.
"Kami memonitor setiap seluruh daerah di Indonesia yang melakukan upaya pengendalian inflasi. Kami melihat ada 213 Pemda yang setengah bertanggung jawab mengerjakan pengendalian inflasi. Ini saja kami anggap mereka malas untuk bekerja dan melaporkannya. Untuk itu kami minta Bupatinya melakukan evaluasi terhadap Tim TPID-nya," ungkap Tomsi.
Dari 213 daerah yang dinilai setengah bertanggung jawab, nama daerah Kabupaten Luwu tidak tercantum. Pula nama kabupaten Luwu tidak tertera dalam daftar 222 yang melakukan operasi pasar, juga tidak tertera nama Luwu pada 252 daerah yang melakukan rapat teknis TPID. Juga tidak tertera nama Luwu pada 189 daerah yang melakukan Sidak Pasar, serta nama Kabupaten Luwu pun juga tidak tertera di 140 daerah yang melakukan pencanangan gerakan menanam.
Dalam kaitan Penanganan Inflasi Daerah, pemerintah pusat meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk melakukan enam aktivitas. Pertama, melaksanakan operasi pasar murah. Kedua, melaksanakan Sidak ke pasar. Ketiga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi. Keempat, melakukan gerakan menanam. Kelima, merealisasikan BTT. Keenam, dukungan transportasi dari APBD.
"Hanya sembilan daerah di Indonesia yang betul-betul upaya maksimal dalam rangka inflasi dan betul-betul bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakatnya. Dinas-dinas ini seharusnya bertanggung jawab. Dan jika mereka tidak melakukan apa-apa, ini betul-betul mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, tidak peduli masyarakatnya susah," kata Tomsi. (and/ikh)