Disampaikan Saat Reses di Kecamatan Wara Barat
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TAMARUNDUNG-- Penerima Bantuan Sosial (Bansos) menjadi sorotan legislator saat reses di Kecamatan Wara Barat, Selasa (15/7) lalu. Bukan karena identitas penerima, melainkan lemahnya evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, disinggung soal penerima Bansos yang sudah tidak semestinya tidak masuk lagi sebagai penerima dikarenakan tingkat kehidupannya yang sudah terbilang mapan.
Ketua DPRD Palopo, Darwis pada forum reses ini mempertanyakan dengan tegas kepada mereka yang diberi tugas sebagai pendamping Bansos PKH. Legislator Nasdem ini, mempertegas soal data yang mereka jadikan acuan dalam menyalurkan bansos dan keterlibatan RT/RW dan kelurahan dalam memastikan indikator kelayakan penerima.
"Mestinya harus dilakukan evaluasi setiap saat. Masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah mengalami perubahan baiknya tidak lagi dimasukkan. Berikanlah kepada mereka yang memang memenuhi syarat," kata Darwis.
Ia mengaku, masalah penerima bansos sering menjadi aduan dan informasi terhadapnya. "Sering saya disampaikan dari masyarakat bahwa ada yang sudah tidak semestinya tidak layak lagi menerima PKH, sementara sebaliknya pula ada yang layak tidak diakomodir. Seharusnya, memang harus dilakukan evaluasi setiap saat terkait masyarakat siapa yang layak dengan yang tidak," katanya.
Sehingga, yang terpenting harus melibatkan pihak RT/RW karena merekalah yang dapat mengetahui kondisi masyarakat. ''Jadi, harus ada rumusan bersama dalam melakukan pendataan dan menetapkan calon penerima," tandas Darwis.
Pada reses, ini juga hadir anggota DPRD lainnya, yakni Jabir dan Elizabet Zakaria, beberapa pimpinan perangkat daerah dan Lurah se Kecamatan Wara Barat. (rul/ikh)
