Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
PALOPOPOS CO ID, JAKARTA-- Kasus beras yang diduga oplosan, menjadi perhatian serius Polri.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangannya saat mengunjungi Lapangan Tembak Mako Brimob, Depok, 17 Juli 2025 mengatakan, pihaknya tengah menangani kasus beras oplosan yang membuat heboh publik saat ini.
Listyo Sigit Prabowo menyebut bahwa Polri akan memeriksa 25 distributor atau produsen terkait kasus beras oplosan yang duga melanggar takaran dan mutu.
"Hari ini, rencana kita akan melakukan pemeriksaan terhadap 25 distributor ataupun produsen (beras)," ungkap Listyo Sigit Prabowo pada wartawan.
Menurutnya, 25 distributor yang akan diperiksa pihak Polri tersebut diduga mengoplos, atau mengubah takaran beras kemasan.
"Yang dipanggil kategori mengoplos, kemudian juga ada yang berat-beratnya di bawah ketentuan, atau tidak sesuai dengan yang ada di dalam list di kemasan," jelasnya.
Terkait hal tersebut, ia mengatakan bahwa pihak Polri bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dapat pemeriksaan lebih lanjut.
Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut adanya temuan beras yang diduga oplosan gang beredar di supermarket, minimarket.
Beras yang diduga oplosan tersebut seolah-olah premium, namun demikian setelah dilakukan investigasi kualitas dan kuantitasnya tidak memenuhi standar mutu.
Dalam investigasi yang dilakukan oleh pihak Kementan dan Satgas Pangan, ditemukan ada 212 merek beras kemasan yang tidak memenuhi standar, mulai dari kompisisi, berat, hingga label mutu.
"Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa," ujar Andi Arman.
Menteri Pertanian Kabinet Merah Putih tersebut menyinggung banyaknya kerugian masyarakat yang sangat besar atas adanya beras oplosan tersebut.
"Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian," imbuh Mentan Andi Amran Sulaiman. (*/uce)
