PALOPO --- Adanya statemen Ketua DPRD Kota Palopo Darwis yang mengaitkan penundaan gelaran Samsung Palopo Half Marathon (SPHM) dengan paripurna penetapan dan pelantikan, mendapat tanggapan dari tim walikota dan wakil walikota Palopo terpilih.
"Kami tegaskan bahwa penundaan ajang olahraga tersebut tidak ada kaitannya dengan paripurna DPRD maupun pelantikan kepala daerah terpilih," tandas Wahyu, salah seorang tim Walikota dan Wakil.Walikota Palopo Hj Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin, kepada Palopo Pos, Jumat 18 Juli 2025.
Seperti yang beredar di media sosial Ketua DPRD Palopo Darwis sebelumnya memberikan keterangan terkait tertundanya gelaran Samsung Palopo Half Marathon yang dijadwal 3 Agustus 2025, dengan menyebutkan adanya agenda paripurna DPRD penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagai salah satu faktor pengaruh. Dan dia juga kaitkan dengan agenda pelantikan.
"Perlu kami tegaskan dan luruskan bahwa narasi yang dibangun tidak tepat dikaitkan olahraga dengan urusan politik. Apa hubungannya.!,tandasnya.
Hal lain yang disampaikan tim Walikota dan Wakil Walikota Palopo terpilih bahwa pelantikan Walikota dan Wakil Wali Kota terpilih tidak dilakukan di Palopo, melainkan di Makassar, sehingga tidak berhubungan dengan kegiatan di kota.
Kemudian pihak keamanan tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa kondisi keamanan di Palopo tidak kondusif. "Jadi, alasan ketidaksiapan penyelenggara jangan dibungkus dengan framing pelantikan," imbuhnya serius. “Apa hubungan politik dengan sport?” tegas juru bicara tim lagi.
Hingga kini, lanjutnya, belum ada kepastian tanggal pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan penundaan ajang lari tersebut.Tim menegaskan bahwa penundaan Samsung Palopo Half Marathon murni terkait faktor teknis internal penyelenggara, bukan karena dinamika politik maupun agenda pemerintahan. “Kami berharap masyarakat tidak terkecoh dengan narasi yang mengaitkan olahraga dengan urusan politik. Olahraga adalah sarana persatuan dan kebugaran, bukan alat politik,” tutup pernyataan tersebut.(ary)
