Hj Megawati Jamal Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MASAMBA-- Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara Hj Megawati Jamal mempertanyakan soal pengumpulan uang sebesar Rp 120 Ribu Setiap ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara guna penanganan banjir di Kecamatan Malangke .
Hj Megawati Jamal kepada Palopo Pos mengatakan terkait polemik yang beredar tentang pengumpulan Uang dari ASN untuk penanganan banjir di Kecamatan Malangke, disebutnya bisa jadi masalah. Karena, tidak mempunyai aturan atau regulasi tentang mekanisme sumbangan tersebut atau bisa disebut pungli.
Masih kata Hj Megawati yang juga politisi Partai Golkar ini , bayangkan saja jika seluruh ASN di Luwu Utara ini menyetor Rp120 ribu di kali jumlah ASN 4.756 (Sumber BPS Luwu Utara Dalam Angka 2024) maka uang yang terkumpul sekitar kurang lebih Rp570 juta di luar guru-guru.
''Pertanyaannya adalah, siapa yang akan kelola anggaran ini? Disimpan di rekeningnya siapa? Bagaimana cara menyalurkannya,'' kata Hj Mega sapaan akrab Politisi Partai Golkar ini.
Menurutnya , harusnya ini dikelola transparan. Dan, mirisnya lagi kenapa anggaran penanganan banjir ini harus dibebankan ke ASN. ''Kita tahu ASN cukup banyak pengeluaran belanja harian rumah tangga, Pendidikan anak-anak. Menurut saya harusnya penanganan banjir ini bisa menggunakan anggaran yang telah diefisiensi,'' bebernya.
Lanjut Mega, data keuangan ada sekitar Rp62 miliar anggaran yang telah diefisiensi.
Berdasarkan Surat Edaran Meteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 anggaran efisiensi ini ditujukan untuk layanan wajib, juga pada angka 4 huruf c bisa dialokasikan untuk infrastruktur yg dianggap emergency (pengaspalan jlan bukan emergency ) dan sanitasi serta huruf g juga menyebutkan prioritas lainnya seperti layanan kesehatan yang masih jauh dari kata baik terutama RS Andi Jemma dan kemudian dana hasil efisiensi ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat (misalnya bantuan UMKM) layanan dasar masyarakat.
Banjir di Kecamatan Malangke harusnya menjadi skala prioritas. Karena, menyangkut jiwa banyak orang, yang mempunyai dampak pada kesehatan pada anak, perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya, menghambat pendidikan anak-anak, berdampak pada ekonomi, bisa jadi dengan bencana banjir ini akan menambah angka penduduk miskin di Luwu Utara.
''Semoga eksekutif dapat melihat bencana di Malangke menjadi prioritas program saat ini. Sehingga anggaran efisiensi bisa tepat sasaran,'' terangnya.
Jika pemerintah serius ingin membangun kepercayaan publik , sudah saatnya membuka seluruh data penggunaan anggaran. Jadi, bukan hanya sekadar dalam bentuk dokumen atau naratif tapi harus disampaikan secara terinci agar mudah dipahami.
''Anggaran adalah milik rakyat dan Rakyat berhak tahu kemana uang mereka digunakan. Menjadi wakil rakyat bukan sekadar jabatan tapi soal amanah dan pengabdian tanpa henti. Transparansi, keadilan, dan keperpihakan adalah prinsip yang tidak boleh ditawar,'' tutupnya.
Sementara Itu, Pejabat Sekretaris Daerah Jumal Syair Lussa saat di konfirmasi terpisah melalui WA , mengatakan bahwa lagi perjalan dinas di Makasar. Besok baru tiba di Masamba.
''Insyaallah besok ke kantorki kami konfirmasi soal ini. Insyaallah semua laporan siap,'' katanya. (junaidi Rasyid)
