PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dijadwalkan melantik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo terpilih, Ny Hj Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud, di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, pada Senin, 4 Agustus 2025 pagi tadi.
Pelantikan ini dinilai sebagai momen penting untuk memulai percepatan pembangunan di Kota Palopo yang cukup lama menunggu pemimpin definitif.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto mengatakan hal pertama yang harus dilakukan adalah menyusun kembali rencana pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
“Saya rasa memang perlu ada konsultasi yang segera dengan DPR untuk mengesahkan visi misi menjadi RPJMD. Lalu, implementasi visi-misi itu ke dalam kebijakan daerah mudah-mudahan masih bisa terkejar dalam periode perubahan anggaran yang biasanya terjadi di bulan Agustus atau September,” kata Ali.
Menurutnya, keberhasilan percepatan pembangunan akan sangat tergantung pada komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
"Tergantung kemudian bagaimana eksekutif dan legislatif bupati, wakil bupati selaku eksekutif kemudian membangun komunikasi dengan DPR selaku legislatif untuk mematangkan visi misi dan program untuk diakomodasi, untuk dimasukkan menjadi rencana pembangunan jangka menengah kota Palopo,” lanjutnya.
Program-program pembangunan yang dijanjikan selama kampanye, kata Ali, bisa mulai dilaksanakan tahun ini jika perencanaan cepat dilakukan.
"Dan itu kemudian yang diimplementasikan menjadi rencana pembangunan jangka pendek tahunannya. Kemudian mudah-mudahan bisa terakomodasi tahun ini, sehingga bisa mendorong percepatan implementasi program yang sudah dijanjikan ke masyarakat,” tambahnya
Ali juga menyoroti pentingnya menjaga situasi politik dan berharap semua kelompok politik yang sebelumnya bersaing bisa bersatu.
“Dalam pelantikan besok, kita harap segala bentuk perpecahan dan kelompok-kelompok politik bisa melebur. Palopo butuh politik yang lebih inklusif,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa proses Pilkada di Palopo sebelumnya berlangsung cukup panas, mulai dari diskualifikasi calon, pemungutan suara ulang (PSU), hingga gugatan hukum.
“Pelantikan ini harus jadi titik balik untuk mengakhiri pertarungan politik dan mulai fokus bekerja untuk rakyat,” jelasnya.
Ali menegaskan, demokrasi bukan sekadar soal menang atau kalah, tapi tentang membangun kota bersama.
“Setelah kompetisi, harus ada konsolidasi. Identitas politik yang berbeda harus disatukan demi Palopo lima tahun ke depan,” tutupnya. (rs)
