Ketua BPD Desa Pangalli Drs Ali Imran Sarira bersama tokoh masyarakat Idaman, S.Pd saat berkunjung ke redaksi PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, Jumat, 25 Februari 2022. –uce–
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, WALMAS– Masyarakat Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur (Waltim) mulai gerah dengan pelayanan pengurusan sertifikat tanah Proyek Operasi Nasional Agraria yang ada di desanya.
Betapa tidak, program Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2020 sampai hari ini (kemarin, red) sertifikat yang dinanti-nantikan belum juga diserahkan ke warga.
Ada 280 sertifikat dengan biaya Rp350 ribu/prona, tetapi selembar kertas prona pun belum diserahkan ke pemiliknya.
Sudah dua tahun terhitung Januari 2020, program itu dikucurkan di Pangalli. Tapi sampai detik ini sertifikatnya belum diserahkan ke warga.
Informasi menyebutkan, dari 280 pemohon, sebagian besar sudah melunasi administrasi sebesar Rp350 ribu/prona.
Ketua Badan Pemberdayaan Desa (BPD) Pangalli, Drs Ali Imran Sarira, kepada PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, mengatakan, setiap harinya warga terus mempertanyakan prona yang diurus tahun 2020.
Aspirasi itu, kata Ali Imran, sudah pernah dikoordinasikan dengan Kepala Desa (Kades) Pangalli. Hanya saja, janjinya dalam waktu dekat diselesaikan, belum juga ditepati.
“Sudah lama kami koordinasikan masalah ini dengan Kades, tapi selalunya tidak ada jalan temunya. Makanya kami ingin mencari keadilan dengan melakukan Koordinasi bersama pihak-pihak terkait, supaya masalah ini ada titik temunya,” kata Ali Imran, Senin, 22 Februari 2022.
Selain Ali Imran, beberapa anggota BPD juga mengiyakan, salah satunya, Syukur.
Dia (Syukur) membenarkan jika warga Desa Pangalli, mulai mengeluh lantaran sertifikat tanah yang diurus dua tahun lalu, sampai detik ini belum diberikan. “Tolong disampaikan ke Pak Desa, warga sudah mulai gerah,” beber Syukur.
Terpisah, Kades Pangalli, Imbang Palalla, yang ditemui di kediamannya mengatakan, persoalan sertifikat prona tahun 2020 yang sampai detik ini belum terbit, dikarenakan dari 280 pemohon masih ada sekitar 100an orang lebih yang belum menyelesaikan administrasi.
Selain itu, sebagian pula persyaratan masih belum lengkap. Tetapi, dirinya berjanji paling cepat Maret 2022, sertifikat prona sudah dipegang masing-masing pemohon.
“Insya Allah, saya akan selesaikan di Maret. Sekali lagi, kenapa sampai hari ini belum terbit karena masih ada yang belum lengkap termasuk salah satunya Ketua BPD dan masih banyak lagi,” pungkasnya.(kahar iting)
