Program Satu Miliar Satu Desa Bupati Budiman, yang Pertama di Sulsel

  • Bagikan

* Kadis Kominfo Lutim dan Timnya Silaturahmi Palopo Pos

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, Kadis Kominfo SP Luwu Timur, H Hamris Darwis menyempatkan bersilaturahim ke kantor Harian Palopo Pos, Kamis 10 Maret 2022, kemarin. Dalam kunjungan tersebut, kadis juga memaparkan tentang sejumlah program unggulan dari Bupati Luwu Timur, Drs H. Budiman M.Pd.

Salah satu program unggulan Bupati Luwu Timur, Drs H. Budiman M.Pd dikatakan Kadis Kominfo SP adalah pengalokasian anggaran sebesar Rp1 miliar untuk setiap desa di Luwu Timur. Program ini adalah yang pertama di Sulsel yang dilakukan pemerintah daerah.

Bupati Luwu Timur, H Budiman menyebutkan, program Satu Miliar Satu Desa merupakan program yang seksi.
Program ini lahir dari dasar pemikiran, pembangunan harus dimulai dari desa. Dengan semangat ‘inspiring’, Bupati Lutim, Drs H Budiman M.Pd membuat program penguatan berbasis desa yang sumber anggarannya murni dari APBD Luwu Timur yang disebut BKK (Bantuan Keuangan Khusus).

BKK ini berbeda dengan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pusat. “Kemungkinan besar paling kurang beredar uang Rp3 miliar satu desa,” kata Kadis Kominfo SP Luwu Timur, H Hamris Darwis.

Sebagai informasi di Kabupaten Luwi Timur saat ini ada 124 desa dan 3 kelurahan. APBD Luwu Timur yang disiapkan untuk program ini sebanyak Rp124 miliar. Dengan kekuatan anggaran yang besar di desa, tentunya diharapkan pembangunan di desa dapat lebih menonjol.

Selanjutnya, kata Kadis Kominfo SP, selama pelaksanaan musrenbang baik tingkat desa, kecamatan, pasti program prioritas saja yang diusulkan. Banyak usulan dari desa tidak diakomodir karena keterbatasan APBD. “Dengan adanya anggaran satu miliar satu desa, tidak ada lagi alasan pemerintah desa kalau tidak ada anggaran,” ujarnya.

Yang menarik bahwa, anggaran BKK ini diperuntukkan untuk apa saja? Dijelaskan Kadis Kominfo SP, sesuai Perbup Lutim yang mengatur tata cara pemberian anggaran kepada masyarakat. Sebagai contoh, kata kadis, ada program pemerintah yang menghasilkan satu hafiz satu desa, di situ dananya diberikan. Selanjutnya bisa untuk membiayai imam masjid, pembinaan UMKM, dan pembangunan drainase. “Jadi ada persentase BKK ini untuk membiayai fisik dan non-fisik, operasional aparat desa dan SDM-nya,” jelasnya.

Lantas bagaimana pengawasannya? Dikatakan Kadis Kominfo SP, Pemda Lutim saat menggodok peraturan bupati BKK ini selalu berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Malili dan Polres Luwu Timur. “Penegak hukum lihat program ini sangat bagus sehingga harus dikawal,” katanya.

Program ini menjadi bukti Pemda Lutim berpihak kepada masyarakat, membangun, dan menguatkan perekonomian melalui desa.
Lewat BKK ini juga sarana pelayanan publik, seperti internet masuk desa bisa dibangun.

Selanjutnya, program unggulan Bupati Lutim, Drs H Budiman adalah satu kamar satu pasien, dan RSUD Lagaligo dalam genggaman. Yang dimaksudkan pasien dapat melakukan reservasi lewat smartphone, tidak perlu lagi antre di RS. Selain itu, pasien bisa konsultasi dengan dokter di RSUD Lagaligo hanya melalui HP, dan jika sudah sembuh, pasien akan diantar sampai ke rumah tanpa pungutan biaya alias gratis.

Dengan komitmen Bupati Lutim memberdayakan masyarakat lewat memaksimalkan APBD. Meskipun APBD Lutim hanya sekira Rp1,5 triliun, tetapi bagaimana uang ini betul-betul dikelola dengan baik untuk pemerdayaan masyarakat.

“Dapat kita lihat mana ada di daerah lain, Ketua RT diberikan motor dinas, diberikan seragam, dan honor.Belum lagi kepala desanya diberikan kendaraan operasional mobil Veloz,” ungkapnya.

Di bidang pendidikan, Bupati Lutim, Drs Budiman juga sangat konsen. Dengan menambah pemberian beasiswa untuk mahasiswa Luwu Timur kurang mampu dan berprestasi yang ingin mengambil jenjang pendidikan hingga Magister (S2). Dengan melibatkan dana CSR perusahaan besar yang beroperasi di Lutim.

Di bidang lingkungan, program unggulan Bupati Lutim adalah membangun ruang terbuka hijau, jalan lingkar, dan kolam pemancingan di dalam kota tanpa menggunakan APBD, tetapi sepenuhnya dari dana CSR perusahaan yang ada di Luwu Timur. “Berbondong-bondong itu perusahaan atau BUMN membangun di bawah,” tuturnya.(idr)

  • Bagikan