Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, Pj Gubernur Harap Tekan Konflik di Masyarakat

  • Bagikan

Nampak Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menutup Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 17 Oktober 2023. --hms pemprov--

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menutup Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 17 Oktober 2023. Sosialisasi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat.

"Ini adalah cara mengukur tingkat harmonis masyarakat kita di Indonesia," ujarnya.

Selama ini, kata Bahtiar, yang terukur berapa banyak konflik yang sudah terjadi. Sehingga, lewat sosialisasi ini, diharapkan dapat menekan konflik dari hulunya, bukan mengukur dari hilirnya.

"Kita tahu bagaimana konflik, berapa konflik, sudah ada korban sampai ada korban jiwa. Ini adalah bagaimana mengukur pencegahan di hulunya, menciptakan kesepahaman, harmonisasi dari berbagai pihak," jelasnya.

Pj Gubernur Sulsel menjelaskan filosofis Bugis Makassar, sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi. Sipakatau merupakan sifat memanusiakan manusia. Sipakalebbi merupakan sifat saling memuliakan atau menghargai. Dan sipakainge’ merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia.

"Ini semua merupakan filosofis dari Sulawesi Selatan yang menjadi falsafah kehidupan masyarakat sehari-hari di sini. Kami juga begitu, dalam perkembangan siri na pacce anak muda sekarang itu, bagaimana menjaga siri tadi, bagaimana menjaga kehormatan keluarga," katanya.

Soal keharmonisan, sambung Bahtiar, merupakan upaya yang sangat luar biasa dari Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri. Meskipun kegiatan sederhana, tapi bermakna luar biasa untuk bangsa dan negara.

"Ini adalah upaya yang luar biasa yang dilakukan Direktorat Ketahanan Ekososbud, Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Ini terlihat kecil, tapi demi kebaikan bangsa kita ini," pungkasnya. (*/rls)

  • Bagikan