PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID Jamkesnews – Dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat, BPJS Kesehatan mengadakan rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Luwu untuk mewudukan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Luwu Tahun 2025 di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Jumat (14/02).
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh penduduk Kabupaten Luwu terdaftar dan terlindungi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Ahmad Gazali yang didampingi oleh Ketua Komisi I Kabupaten Luwu, Basaruddin. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Luwu menyampaikan apresiasi atas komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung visi kesehatan di Kabupaten Luwu.
“Saya kira BPJS Kesehatan, selama ini sudah cukup baik dan membantu dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Luwu. Namun ada beberapa yang ingin kami tingkatkan lagi disini, salah satunya dalam mewujudkan UHC Prioritas di Kabupaten Luwu,” ungkapnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dahniar Hasyim Dahlan menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini bukan hanya tentang cakupan kepesertaan JKN saja, tetapi juga memastikan persyaratan untuk mewujudkan UHC Prioritas di Kabupaten Luwu dapat terpenuhi.
“Kami yakin Kabupaten Luwu dapat mewujudkan UHC Prioritas di Tahun 2025 ini. Namun sebelumnya ada persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya yang pertama ini adalah cakupan kepesertaan itu minimal 98%. Lalu, NIK calon peserta yang dipastikan padan dengan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Selanjutnya, pemerintah daerah memiliki kecukupan alokasi anggaran dan pemerintah daerah tidak memiliki tunggakan iuran,” jelas Dahniar.
Dalam kegiatan tersebut, dipaparkan juga bahwa hingga Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang terdaftar sebagai peserta JKN aktif mencapai 383.198 jiwa atau sekitar 90,02%.
“Jadi secara total cakupan capaian kepesertaan di Kabupaten luwu ini sudah 90% dari total penduduk. Jadi kalau kita lihat dari persentase itu yang membayarkan iuran yang terbanyak ada di pusat yaitu dari PBI-APBN. Jadi yang ditanggung PBI-APBN sebesar 51% dari total kepesertaan. Ini dari segi kepesertaan,” ungkapnya.
Dahniar juga menambahkan bahwa untuk memastikan validitas data kepesertaan juga, BPJS Kesehatan akan melakukan validitas data kepesertaan dari data Dinas Dukcapil melalui NIK peserta, sehingga nantinya akan memperoleh data kepesertaan yang benar-benar valid dan peserta bisa menggunakan BPJS Kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.
“Jadi, memang BPJS Kesehatan ditugaskan juga untuk melakukan validasi data NIK. Karena NIK ini nantinya akan benar-benar dipakai peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan secara online. Terkadang masih ada yang tidak valid atau belum online, jadi disinilah kami bisa bersinergi dengan Dinas Dukcapil untuk memperbaiki data secara bersama-sama, demi mewujudkan UHC Prioritas di Kabupaten Luwu” tambah Dahniar.
UHC prioritas ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga ketika sudah menjadi UHC Prioritas maka skema perhitungannya akan berbeda.
“Jadi kalau kita UHC prioritas atau paripurna, tidak ada lagi itu skema misalnya saya hanya bayar 65% dulu, 35% nanti menunggu sharing. Jadi kalau kita UHC prioritas, tidak ada nih perhitungan seperti ini lagi,” jelasnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kabupaten Luwu juga mengucapkan apresiasinya kepada BPJS Kesehatan yang sudah hadir dalam kegiatan ini dan nantinya rapat ini akan dibahas kembali bersama Bupati terpilih sehingga Kabupaten Luwu dapat mewujudkan UHC Prioritas.
“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan, yang sudah hadir sehingga kami mendaptkan informasi yang nantinya bisa diteruskan ke masyarakat. Insyaallah setelah Bupati terpilih nanti dilantikan bersama tim anggaran eksekutif untuk segera menyelesaikan piutang, supaya BPJS Kesehatan juga bisa berjalan dan kemudian kita bisa menghasilkan prioritas,” tutupnya. (sy/ra)
