PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID MALILI -- Pada saat melakukan reses di Sorowako, Rabu 26 Maret 2025, pekan lalu, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs. Frederik Kalalembang (JFK) menerima banyak aspirasi dari konstituen. Salah satu yang diterima yakni mengenai Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale Indonesia.
Dimana, kata JFK, masyarakat mempertanyakan transparansi dan efektivitas program yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok kecil seperti pengemudi ojek pangkalan, pelaku usaha mikro, serta sektor lingkungan dan pariwisata, termasuk upaya pembersihan Danau Matano.
Setelah menampung semua aspirasi masyarakat Luwu Timur Anggota DPR RI Dapil Sulsel 3, Irjen Pol (P) Drs. Frederik Kalalembang, menegaskan bahwa PT Vale harus lebih fokus pada aspek kesehatan, kebersihan, serta akses transportasi udara bagi masyarakat di wilayah konsesi perusahaan. Hal ini menjadi penting mengingat jarak tempuh yang cukup jauh serta keterbatasan fasilitas di beberapa daerah sekitar tambang.
“Saya menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang berharap agar program PPM PT Vale lebih tepat sasaran dan benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Saya mengapresiasi upaya PT Vale yang telah berjalan bertahun-tahun, tetapi harus dipastikan bahwa program ini semakin baik, bukan malah menurun, terutama di tahun 2023 dan 2024. Transparansi dan efektivitas harus lebih ditingkatkan,” ujar Frederik Kalalembang, Selasa (1/4/2025).
Dana PPM PT Vale Tahun 2023 Mencapai Rp88 M
Sebagai bagian dari komitmen terhadap masyarakat, PT Vale mengalokasikan dana 5,5 juta USD (sekitar Rp88 miliar, dengan kurs Rp16.000 per USD) untuk program PPM pada tahun 2023. Namun, dana ini dibagi ke tiga wilayah operasional PT Vale, yaitu Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Sulawesi Tenggara (Sultra). Dengan dana sekitar Rp 88 M dibagi tiga daerah maka tidak akan begitu terasa manfaatnya. Sehingga sebaiknya ditingkatkan lagi dana CSR nya.
Selain itu dengan pembagian ini, perlu ada kejelasan mengenai alokasi yang diterima oleh masing-masing wilayah, sehingga masyarakat dapat memahami seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan di setiap daerah.
Selain itu, Frederik Kalalembang menekankan bahwa dana CSR yang disalurkan ke desa-desa harus benar-benar dipantau penggunaannya. Ia menyoroti adanya potensi penyalahgunaan yang dapat mengakibatkan program tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Dana ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Masyarakat harus berperan sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan program CSR, karena ini adalah kewajiban kita semua. Saya juga akan menggandeng KPK untuk mengawal dana CSR ini. Tidak hanya itu Saya juga meminta agar kinerja saya sebagai perwakilan rakyat dikoreksi dan dievaluasi, sehingga saya bisa berbuat lebih tepat sasaran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Dorongan Transparansi dan Fokus pada Kesehatan
Frederik Kalalembang yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa PPM bukan sekadar kewajiban perusahaan, tetapi juga bentuk komitmen moral terhadap masyarakat sekitar. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana PPM dan meminta PT Vale segera mempublikasikan laporan CSR tahun 2024 agar masyarakat mengetahui informasi terbaru terkait program yang akan dilaksanakan.
Selain itu, Frederik juga menyoroti perlunya prioritas pada sektor kesehatan, mengingat keberadaan industri tambang memiliki dampak terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar. Akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk ketersediaan fasilitas medis serta transportasi udara untuk kondisi darurat, harus menjadi perhatian utama PT Vale dalam program CSR-nya.
Inisiatif Pemberdayaan Masyarakat: Peningkatan Produksi Pertanian
Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, Frederik Kalalembang juga telah berupaya mengembangkan sektor pertanian di wilayah Dapil Sulsel 3. Salah satu program yang telah ia jalankan adalah peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui penyediaan bibit unggul dan pelatihan bagi para petani.
“Saya telah memberikan bibit unggul dan mengadakan pelatihan kepada para petani di sawah. Hasilnya sangat positif, di mana produksi yang sebelumnya hanya 4 ton per hektar kini meningkat menjadi 11 ton per hektar. Kemarin, kami baru saja melaksanakan panen perdana di wilayah Sabbang, Luwu Utara,” ungkapnya.
Panen raya perdana kelompok tani binaan JFK Pertanian di Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang Selatan, Luwu Utara, bersama anggota Dewan Pengawas Perum Bulog, Komjen (Purn) Verdiyanto Iskandar Bitticaca dan Frans B.M. Dabukke, serta Bupati Lutra Andi Abdullah Rahim.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan program yang tepat sasaran dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Frederik berharap PT Vale juga dapat memberikan perhatian lebih pada sektor pertanian, terutama bagi desa-desa di sekitar tambang yang bergantung pada hasil pertanian sebagai mata pencaharian utama.
Masyarakat Luwu Timur kini menanti langkah nyata PT Vale dalam menjawab aspirasi mereka. Dengan perbaikan yang lebih transparan, strategis, dan tepat sasaran, diharapkan program PPM PT Vale benar-benar menjadi solusi bagi kesejahteraan warga, bukan sekadar formalitas perusahaan.
“Saya berharap pengelolaan CSR (PPM) PT Vale benar-benar dikelola dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Jangan sampai kejadian seperti di Bank BI, di mana ada oknum yang menyalahgunakan dana CSR demi kepentingan pribadi, terulang kembali,” tegas Frederik Kalalembang, Anggota DPR RI Dapil Sulsel 3 yang meliputi Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, dan Kabupaten Pinrang.
Agar program CSR PT. Vale lebih optimal, JFK memberikan sejumlah rekomendasi Penguatan Ekonomi, Pariwisata, Lingkungan, dan Hukum yang tertuang dalam delapan poin, sebagai berikut:
- Peningkatan Transparansi – PT Vale harus lebih terbuka dalam pelaporan alokasi dan realisasi dana PPM serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan program.
- Pemberdayaan Ekonomi Lokal – PT Vale perlu mengembangkan pelatihan keterampilan bagi UMKM dan pengemudi ojek pangkalan agar mereka lebih mandiri secara ekonomi.
- Dukungan untuk Sektor Pariwisata – PT Vale bisa berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur dan promosi pariwisata lokal, terutama untuk menjaga kelestarian Danau Matano sebagai aset berharga daerah.
- Praktik Tambang Ramah Lingkungan – Perusahaan harus menjamin bahwa aktivitas tambang tidak merugikan ekosistem dan kesehatan warga. Upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang harus menjadi prioritas.
- Peningkatan Layanan Kesehatan – PT Vale harus memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar tambang, termasuk transportasi udara untuk kebutuhan medis darurat.
- Kejelasan Pembagian Dana CSR – Dengan dana yang dibagi ke tiga wilayah (Sulsel, Sulteng, dan Sultra), PT Vale harus memberikan laporan yang lebih detail mengenai besaran dan peruntukan dana di masing-masing wilayah agar masyarakat bisa menilai dampak yang diberikan secara adil dan proporsional.
- Pengawasan Dana CSR di Desa – Pemerintah daerah dan masyarakat harus aktif mengawasi penggunaan dana CSR di desa-desa agar tidak terjadi penyalahgunaan atau program yang tidak bermanfaat.
- Soal Masalah Hukum – Banyak lahan masyarakat yang tumpang tindih termasuk purna tambang, sebaiknya segera diserahkan ke masyarakat agar dimanfaatkan dengan baik.(rls/idr)
