Pada Deklarasi Damai Pilwalkot
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot, kini memasuki masa kampanye.
Mengawali masa kampanye itu, ditandai dengan deklarasi damai PSU yang dihadiri langsung Gubernur Sulsel, Kapolda Sulsel, Kajati Sulsel, Satf Ahli Pangdam Hasanuddin, Danlantamal VI Makassar, forkopimda Palopo, tiga paslon PSU Pilwalkot, ketua parpol pengusung, dan pihak lainnya, Rabu 7 Mei di halaman KPU Kota Palopo, Jl. Pemuda.
Deklarasi damai paslon PSU Pilwalkot ditandi dengan pembacaan ikrar janji yang dipandu Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Palopo Khaerana kemudian diikuti paslon dan ketua parpol pengusung.
Adapun tiga poin janji deklarasi damai PSU calon wali kota, calon wakil wali kota, dan parpol pengusung, yakni, 1. mewujudkan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada pengucapan janji deklarasi damai PSU ini hanya diikuti tiga paslon, yakni Paslon Nomor 2, FKJ-NUR, Paslon Nomor 3 RMB-Andi Tenri Karta, dan Paslon Nomor 4 Naili-Akhmad Syarifuddin. Sedangkan Paslon Nomor 1 Putri Dakka-Haidir Basir berhalangan hadir dan hanya diwakilkan parpol pengusung.
Pada deklarasi damai PSU ini, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dengan tegas tidak akan mentolerir kecurangan dalam PSU Palopo.
Ia menegaskan telah menurunkan 48 anggota Satpol PP untuk membantu pengawasan bersama Bawaslu.
“Saya pertegas hari ini, tidak boleh ada serangan fajar. Kalau ada yang coba-coba, siap-siap berhadapan dengan jeruji,” ujarnya tegas.
Ia juga menyampaikan bahwa KPU harus netral, dan PSU diminta hati-hati dalam bersikap.
“Money politik dan netralitas ASN adalah dua poin utama. Kalau ada pelanggaran, hentikan sebelum makin meluas, dan saya akan serahkan ke Kapolda dan Kajati untuk diusut dan dipidanakan,” katanya.
Gubernur di tempat itu juga meminta Pj Wali Kota untuk berhati-hati. Kalau ada camat, lurah, ASN Pemkot Palopo tidak netral, 'mangkok-nya' bisa hilang. "Saya juga imbau, kalau ada macam-macam sama Pak Pj Wali Kota, akan berhadapan dengan kami di Pemprov. Ada apa-apa silakan telphone saya," tegasnya.
Gubernur meminta kepada paslon untuk luruskan niat. Tidak menghalalkan segala cara demi kemenangan. Menang atau kalah, katanya, adalah garis tangannya. Pihaknya mengimbau agar tidak memaksakan apapun, karena menurutnya, jabatan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
“Satu tarikan nafas untuk Palopo damai. Forkopimda Sulsel sepakat, PSU harus berjalan aman, damai, dan berintegritas,” sambungnya.
Orang nomor satu di Sulsel ini mengingatkan, jangan ada ruang bagi provokator, pelaku curang, atau pihak-pihak yang ingin mengganggu ketertiban Palopo. “Jika melanggar kita tindakan tegas, apa lagi kata Ketua KPU, masih bisa dilakukan diskualifikasi jika ada pelanggaran,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim, menegaskan komitmennya untuk mengawal PSU secara total.
Ia menyampaikan bahwa deklarasi kampanye damai adalah inisiasinya dan harus menjadi momentum semua pihak untuk menjaga integritas proses demokrasi.
“Saya sampaikan, jangan bebankan PSU ini hanya ke penyelenggara. Semua pihak punya tanggung jawab, termasuk media, tim, hingga paslon. Kalau ada gerakan di luar hukum, berhadapan dengan saya langsung,” tegas Agus.
Ia juga mengingatkan Bawaslu agar tidak menjadikan banyaknya laporan sebagai indikator prestasi. “Kalau itu dianggap prestasi, berarti ada yang tidak bekerja atau tidak disiplin,” ujarnya.
Agus juga menyinggung sejarah konflik di Palopo, namun tetap optimistis. “Saya yakin Palopo ke depan akan lebih baik. Kalau kita satu tarikan nafas, aman semua,” katanya. (idr)
