Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersiap melahirkan kebijakan strategis berbasis riset dalam pengelolaan wilayah bekas tambang.
PALOPOPOS.CO.ID, LUTIM-- Sebuah gebrakan baru lahir dari tangan dingin akademisi lokal. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersiap melahirkan kebijakan strategis berbasis riset dalam pengelolaan wilayah bekas tambang. Ini menyusul bergulirnya penelitian bertajuk “Implementasi dan Optimalisasi Model Kebijakan Green Economy di Wilayah Konsesi Tambang Berkelanjutan.”
Riset ini diinisiasi oleh Dr. Rismawati, dosen Universitas Muhammadiyah Palopo, bersama tim akademik. Mereka menggandeng Pemerintah Luwu Timur, PT Vale Indonesia Tbk dan Perusahaan tambang yang ada di Luwu Timur, media, dan unsur masyarakat dalam satu kolaborasi besar lintas sektor.
“Kami ingin hasil riset ini betul-betul menjadi fondasi awal lahirnya kebijakan pengelolaan pasca-tambang di Luwu Timur. Bukan sekadar kajian ilmiah, tapi solusi yang menyentuh masyarakat,” ujar Dr. Rismawati saat ditemui usai FGD.
FGD Perdana di Kantor Bupati: Riset Dimulai, Arah Kebijakan Ditetapkan
Langkah awal riset dimulai lewat pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Bupati Luwu Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Penelitian BAPELITBANGDA, serta lima SKPD strategis lainnya yang terlibat langsung dalam pengelolaan wilayah bekas tambang. FGD berlangsung di ruang DPKAD dengan diskusi serius tentang arah, urgensi, dan target dari riset ini.
Bakal Jadi Contoh Nasional
Jika berhasil, riset ini digadang-gadang akan menjadi model nasional pengelolaan wilayah pasca-tambang berbasis kebijakan hijau. Tidak berlebihan jika banyak pihak menyebut inisiatif ini sebagai langkah progresif yang langka di level kabupaten.
“Kami percaya bahwa Luwu Timur bisa menjadi pelopor. Dan kalau bisa dari timur, kenapa harus tunggu dari pusat?” tutup Dr. Rismawati sambil tersenyum optimis.(rachmy yusuf)
