*Bagi Oknum Yang Kedapatan Menimbun Migor
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA–DPPD Kota Palopo bersama Dinas Perdagangan Palopo melakukan rapat terkait kelangkaan minyak goreng (migor). Adanya kelangkaan migor ini rupanya ikut mempengaruhi harga di luar dari pada harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Menanggapi tersebut saat ini Dinas Perdagangan Palopo diminta sebaiknya melakukan tindakan tegas jika menemukan adanya indikasi penimbunan migor oleh oknum-oknum tertentu.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Palopo, Nuryadin mengaku jika belakangan ini memang terjadi kelangkaan migor. Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Palopo melainkan hampir seluruh daerah mengalaminya. Menurut Nuryadin, sejauh ini juga pihaknya telah melakukan langkah dalam menyikapi permasalahan tersebut. Seperti membentuk tim internal melakukan sidak di pasar termasuk pasar ritel swalayan. “Memang pernah kita menemukan sejumlah migor kemasan yang disimpan di gudag salah satu ritel di Palopo. Alasan pihak pengelolah ritel bahwa migor tersebut telah dipesan seseorang,” katanya.
Selain itu, masih terdapat harga di atas HET di tingkat pengecer. Misalnya, migor curah dengan HET Rp11.500 dijual seharga Rp13 ribu, kemudian migor kemasar dengan HET Rp13.500 dijual seharga Rp15.500 dan migor premium dengan HET Rp14 ribu dijual seharga Rp16 ribu yang disuplay dari pusat langsung dengan jumlah 20 kemasan tiap bulan. “Penerapan harga migor di tingkat pengecer ini karena pihak distributor menjualnya dengan harga Rp12 ribu seperti migor curah sebagaimana yang telah kami temukan di pasar seperti PNP dan pasar tradisional Andi Tadda,” katanya.
Pihaknya menambahkan, bahwa kekurangan stok migor di Palopo ini memang belum mendapat suplay. Namun dalam waktu dekat ini Kota Palopo akan mendapat suplay migor melalui distibutor pusat kemudian ke Kota Makassar untuk diteruskan ke Kota Palopo. Termasuk pihak Disdag disarankan untuk senantiasa mengecek ketersediaan migor dilapangan. “Baru-baru ini kami melakukan rapat lewat zoom dengan kementrian perdagangan dan meminta untuk terus melakukan pengecekan di lapangan dan hasilnya akan dilaporkan ke pusat,” katanya.
Adapun Disdag juga rencananya akan membentuk tim satgas pangan guna mengatasi pihak-pihak atau oknum yang melakukan penimbunan migor. Hanya memang untuk tim satgas ini tidak memiliki anggaran operasional. “Meski begitu kami akan membentuk tim satgas. Ini sudah kita rencanakan. Tentu jika a ada oknum yang kedapatan melakukan penimbunan maka ada sanksi yang berlakukan,” tegasnya.
Anggota komisi 3 DPRD Palopo, Andi Herman Wahidin ikut menegaskan kepada pihak Disdag agar tidak tinggal diam dalam mengatasi kelangkaan migor ini mengingat menjelang bulan ramadan tingkat kebutuhan migor ini meningkat, termasuk mengambil langkah tegas jika menemukan adanya oknum yang berani menimbun migor. “Jika ditemukan hal yang demikian sebaiknya ditindak tegas saja. Kasihan masyarakat kita saat ini sulitnya mendapatkan migor,” katanya.
Ditambahkan, anggota komisi 3 Dahri Suli ikut menyarankan agar pihak Disdag melakukan langkah untuk mengatasi stok migor. “Seperti membuka kegiatan pasar murah di tingkat kecamatan bisa dilakukan, namun dalam setiap pembeliannya harus terbatas,” terang Dahri Suli didampingi beberapa anggota komisi 3 lainnya. (rul)
