PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Rencana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menaikkan tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp750 ribu untuk wisatawan domestik terus mendapat reaksi.
Kali ini, Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus menyoroti rencana pemerintah menaikkan harga tiket naik ke Candi Borobudur menjadi Rp 750 ribu untuk wisatawan domestik dan USD 100 bagi turis asing.
Menurut Luhut, beberapa alasan menaikkan harga tiket naik ke bagian stupa Candi Borobudur, yakni membatasi jumlah pengunjung 1.200 orang per hari hingga kelestarian situs bersejarah itu.
"Bagi saya tidak masuk akal kalau alasannya adalah konservasi, lebih cenderung komersialisasi," kata Deddy dalam keterangan pada Senin, 6 Juni 2022.
Menurut politikus PDIP itu, membatasi jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur tidak harus dengan menaikkan harga tiket. Sebab, pemerintah tinggal menerapkan kebijakan yang adil, misal, siapa yang datang lebih dahulu dialah yang boleh naik sampai batas maksimum yang ditetapkan tiap harinya. Atau, siapa yang mendaftar lebih dahulu melalui aplikasi, dibolehkan naik.
"Akan lebih baik jika dikombinasikan antara yang datang lebih dahulu dengan yang mendaftar lebih dahulu melalui aplikasi, agar ada keadilan antara yang punya akses ke aplikasi dengan yang tidak," ujar anggota Komisi VI DPR itu seperti dikutip dari jpnn.com.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara itu menyebut kebijakan menaikkan harga tiket Candi Borobudur terkesan lebih ke arah komersialisasi daripada konservasi.
Bagi Deddy, kebijakan itu tidak berpihak, karena pembeda untuk orang yang boleh berwisata ke situs warisan dunia itu adalah antara yang kaya dengan yang miskin.
"Orang miskin tidak akan mampu membayar harga tiket setinggi itu, apalagi bila datang dengan keluarga," ucapnya.
"Harga tiket itu bisa lebih besar dari UMR buruh bila berkunjung dengan keluarga. Lalu apakah orang miskin tidak berhak untuk naik dan menikmati Candi Borobudur?” lanjut Deddy mempertanyakan.
Dia pun heran dengan alasan yang disampaikan Luhut Binsar dalam menaikkan harga tiket Candi Borobudur, yakni soal observasi. Seharusnya yang dibatasi jumlah orangnya saja, bukan menaikkan harga tiketnya.
Deddy pun menyebut harga yang disebutkan Menko Luhut Binsar itu jauh lebih besar dari tarif masuk ke situs bersejarah serupa di berbagai negara.
Dia mengaku melakukan riset harga tiket masuk ke situs Acropolis bersama 5 situs lainnya Yunani. Di mana harga total tiketnya hanya €30 atau sekitar Rp 464.000.
Demikian pula dengan situs warisan dunia yang ada di Italia, yakni tiket masuk ke tiga situs utama di sana, yaitu Colosseum, Forum, dan Palatio seharga €18 atau sekitar Rp 278.000 saja.
Lalu, Piramida Giza di Mesir dan Taj Mahal di India, tiket masuknya hanya sebesar $25 - $30 atau sekitar Rp 360.000 - Rp 433.000. Itu pun termasuk paket pemandu atau layanan foto.
"Sementara tiket masuk Rp 750 ribu yang disampaikan itu hanya untuk naik ke atas Candi Borobudur. Ini siksaan dan ketidakadilan bagi rakyat kecil," ucap Deddy.
Selain itu, dia menilai rencana itu jika diterapkan berpotensi berdampak negatif terhadap jumlah pengunjung ke Borobudur.
"Dampaknya nanti justru rakyat sekitar kawasan Candi Borobudur akan kehilangan pendapatan yang signifikan," kata Deddy.
Oleh karena itu, Deddy meminta rencana yang disampaikan Luhut Binsar itu dibatalkan karena terlalu berbau komersialisasi, tidak berkeadilan, dan berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
"Bahkan bila nanti diubah menjadi BLU pun, kebijakan harga itu sangat tidak pantas," ucapnya. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya membuka peluang mengkaji kembali tarif Rp 750 ribu bagi wisatawan domestik untuk naik hingga ke area stupa Candi Borobudur, di Magelang, Jateng.
Luhut juga menyadari kekhawatiran dan masukan yang muncul dari masyarakat mengenai tarif untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi. "Saya mendengar banyak sekali masukan masyarakat hari ini terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal. Karena itu, nanti saya akan minta pihak-pihak terkait untuk segera mengkaji lagi supaya tarif itu bisa diturunkan," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/6).
Dia pun menyebut rencana tarif yang muncul saat ini belum final, karena masih akan dibahas dan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada minggu depan. (jpnn/pp)
