Legislator PPP: Sangat Disayangkan Diutamakan Mobdis daripada Penanganan Banjir
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Wali Kota Palopo, Judas Amir kian dimanjakan dengan kemewahan dan kenyamanan. Pasalnya, dalam waktu dekat ini bakal memiliki mobil dinas baru (Mobdin).
Kepastian akan pengadaan Mobdin telah diplot anggarannya dalam APBD Perubahan 2022 yang baru saja sudah ditetapkan. Informasi menyebutkan bahwa Mobdin untuk Wali Kota merupakan jenis Toyota Land Cruiser Prado. Sebagaimana, dalam usulan pihak Pemkot Palopo terdapat anggaran Rp2,1 miliar untuk pengadaan mobil tersebut.
Hal ini pula dibenarkan anggota DPRD Palopo, Muhammad Mahdi. Ia mengatakan bahwa salah satu usulan penganggaran dalam APBD perubahan 2022 inu ialah pengadaan mobdin untuk kepala daerah senilai Rp2,1 miliar. "Memang ada usulan dari sekretariat daerah untuk pengadaan Mobdin Wali Kota," ujar Muhammad Mahdi, melalui ponselnya, Ahad 9 Oktober 2022.
Menurut Mahdi, terkait usulan tersebut mendapat pertimbangan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palopo. Sebagaimana dalam pandangan umum Banggar pada pengesahan APBD perubahan 2022 memberikan salah satu catatan untuk mempertimbangkan anggaran pengadaan Mobdin ini. "Pertimbangan kita agar anggaran untuk Mobdin ini lebih baik dialokasikan pada program yang lebih urgent (penting). Lagi pula Mobdin Wali Kota saat ini masih layak pakai," kata Mahdi yang merupakan salah satu anggota Banggar yang tergabung dalam fraksi Golkar.
Mahdi juga sependapat terkait beberapa pernyataan yang beredar. Sangat disayangkan, dimana Pemkot Palopo lebih mengutamakan pengadaan Mobdin dibandingkan penanganan banjir di Palopo ini.
"Kalau soal penanganan banjir di Palopo saya rasa semua elemen masyarakat sepakat. Memang kalau kita mempertimbangkan pengadaan Mobdin ini tidak penting-penting amat dibanding penanganan banjir di Palopo," katanya.
Terkait Anggaran BTT
Politisi PPP ini menyampaikan bahwa anggaran biaya tidak terduga (BTT) setelah perubahan APBD 2022 tersisa Rp1 miliar dari Rp4 miliar yang ada pada APBD pokok 2022. "Untuk Rp3 miliar ini dialokasikan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan," terangnya.(rul/idr)
