PALOPOPOS. CO. ID, TOMPOTIKKA---DPRD Kota Palopo menyikapi wacana terkait kegiatan umrah yang dilaksanakan pejabat Pemkot Palopo dengan beberapa pejabat Forkompimda yang di dalamnya melibatkan Wali Kota Palopo, Kepala Kejari dan Dandim 1403. Pasalnya, muncul kesan adanya dugaan penggunaan APBD dalam pemberangkatan umrah yang yang dilaksanakan baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD Palopo, Abdul Salam SH mengatakan bahwa terkait kegitan umrah pejabat Forkopimda tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan anggaran pribadi.
"Itu jelas bukan APBD. Sebab APBD hanya mengakomodir guru ngaji dan imam masjid," kata Abdul Salam lewat pesan whatsappnya, Senin, 20 Maret 2023.
Legislator Partai Nasdem ini ingin memperjelas isu miring yang berkembang di masyarakat yang menyebut rombongan umrah pejabat dan anggota Forkopimda ke Tanah Suci Mekkah menggunakan fasilitas APBD.
"Kalau memakai dana APBD tak mungkin Kajari akan ikut, pasti beliau akan menolak. Jadi, informasi itu jangan dipelintir macam-macam. Yang betul, biaya perjalanan umrah pejabat dan Forkopimda tersebut menggunakan dana pribadi," katanya.
Ditambahkan, Abd Salam, DPRD Palopo hanya menyetujui anggaran ibadah umrah hanya diperuntukan terhadap imam masjid, tokoh masyarakat, dan guru mengaji.
"Saya bisa pastikan bukan anggaran APBD. Karena dana tersebut baru bisa digunakan di triwulan kedua tahun 2023. Sementara sekarang masih dalam triwulan pertama, " terang Abdul Salam
Sementara, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Palopo, Lukman Mallo menyebutkan bahwa program umrah kepada imam masjid dan guru ngaji disediakan anggaran sekitar Rp3,7 miliar untuk tahun 2023 dengan kapasitas peserta 100 orang.
"Kita rencanakan 100 orang untuk tahun ini," jelasnya lewat whatasappnya. (rul)
Wakil Ketua DPRD Pastikan, Umrah Forkopimda Gunakan Dana Pribadi
