Penyaluran KUR Lesu Sampai Juli, Baru 28 Persen dari Target Tahun 2023

  • Bagikan
Pengunjung melihat produk lokal saat Festival UMKM di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (19/8/2023). (Fedrik Tarigan/Jawapos)

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Perbankan terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk naik kelas. Salah satunya melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Hingga Juli 2023, realisasi penyaluran pembiayaan tersebut baru 28 persen dari total plafon Rp 450 triliun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi penyaluran KUR hingga 31 Juli 2023 telah mencapai Rp 126,3 triliun. Jumlah tersebut telah disalurkan kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, rasio kredit bermasalah alis non-performing loan (NPL) gross terjaga di level 1,63 persen.

Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyampaikan, realisasi penyaluran KUR Bank Mandiri sebesar Rp 20,52 triliun kepada lebih dari 195 ribu debitur. Mayoritas masuk ke sektor produksi senilai Rp 12,72 triluun atau 62,07 persen dari total penyaluran KUR.

"Adapun penyesuian kuota KUR 2023 masih dalam proses penetapan pemerintah," terangnya kepada Jawa Pos (PALOPO POS GRUP), Selasa, 12 September 2023.

Lebih rinci, sektor penyaluran KUR terbesar ke sektor pertanian, jasa produksi, industri pengolahan. dan perikanan. Sisanya masuk ke perdagangan.

Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk mendukung para pelaku UMKM untuk memperoleh KUR. "Dengan demikian dapat meningkatkan skala bisnisnya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Rudi.

Menurut dia, besaran bunga KUR menyesuaikan tingkat bunga berdasarkan Permenko bidang Perekonomian Nomor 1 dan 2 Tahun 2023 bagi debitur KUR. Dalam mendorong penyaluran KUR, Bank Mandiri telah memiliki berbagai strategi dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Antara lain melalui pemetaan atau segmentasi pasar calon debitur khususnya pelaku UMKM.

"Termasuk melakukan pemetaan risiko dengan memeriksa profil usaha, kemampuan bisnis, dan kondisi keuangan calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul di kemudian hari," beber Rudi.

Sementara itu, pertumbuhan kredit mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sebesar 11,41 persen YoY menjadi Rp 577,94 triliun. Porsi kredit mikro menyumbang 48,08 persen terhadap total penyaluran kredit perseroan. Penyaluran kredit mikro yang tumbuh double digit membuat proporsi kredit UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) BRI juga terus meningkat.

"Hingga akhir triwulan II 2023, porsinya mencapai 84,48 persen dari total kredit atau senilai Rp 1.015,54 triliun. Hal ini menjadi pertama kalinya kredit UMKM BRI menembus di atas Rp 1.000 triliun, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit UMKM mencapai 85 persen di 2024," kata Direktur Utama BRI Sunarso.

Khusus untuk perkembangan Holding Ultra Mikro (UMi), BRI telah berhasil mengintegrasikan lebih dari 36 juta nasabah pinjaman dan 162 juta nasabah simpanan mikro. Didukung 1.013 unit kantor co-location sentra.

Meski demikian, Sunarso memastikan menjaga kualitas kredit yang disalurkan. NPL BRI hingga akhir triwulan II 2023 sebesar 2,95 persen. Membaik jika dibandingkan dengan NPL pada triwulan II 2022 di level 3,26 persen. Praktis, membuat credit cost bank turun dari 3,11 persen di tahun lalu menjadi 2,26 persen.

"Tercatat NPL coverage BRI sebesar 248,54 persen," ungkap Sunarso.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan, realisasi KUR masih rendah lantaran perbankan masih menunggu aturan dari pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 terdapat sejumlah perubahan aturan.

Pada beleid tahun lalu, pemerintah menetapkan bunga 6 persen untuk KUR supermikro, KUR mikro, KUR kecil, dan KUR khusus. Sedangkan di peraturan baru, suku bunga KUR mikro diberikan berjenjang mengikuti ketentuan KUR dan tipe debitur.

"Bank masih menunggu payung hukumnya," ujar Asmo. (jawapos/pp)

Realisasi Penyaluran KUR 2023 (per Juli)
-nilai: Rp 126,3 triliun
-penerima: 2,3 juta debitur
-NPL gross: 1,63 persen
-plafon total: Rp 450 triliun

Sumber: Kemenko Perekonomian.

  • Bagikan