PALOPOPOS. CO. ID, SONGKA-- Untuk memberikan akses dan peluang yang lebih besar kepada publik dalam perencanaan penganggaran belanja pemerintah Kota Palopo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palopo berharap implementasi pagu indikatif wilayah menjadi langkah strategis yang dipilih Pemerintah Kota Palopo bersama DPRD Kota Palopo di tahun tahun mendatang.
“Periode sebelumnya kita sudah menyaksikan bagaimana pembangunan infrastruktur terutama pada wajah wajah kota dan ikonik ikonik Kota Palopo telah dibangun. Kita berharap bahwa ini diikuti dengan pembangunan wilayah yang lebih baik, dengan memberikan pagu indikatif wilayah untuk masing-masing kelurahan. Sehingga selesai wajah kota dan ikonik kota kita tangani, bagian selanjutnya adalah mengembangkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat pemukiman, hunian serta aktifitas masyarakat” beber sekretaris PPP Palopo, H Budiman ST, lewat whatsappnya, Selasa.
Politisi senior ini mengurai bahwa pagu indikatif wilayah yang ia maksudkan adalah, semacam “jatah anggaran pembangunan” dengan besaran yang signifikant untuk masing-masing kelurahan. Tetapi yang menentukan pekerjaan dan pembangunan seperti apa yang akan dikerjakan di masing-masing kelurahan tersebut adalah pihak kelurahan bersama masyarakat.
“Sedikit berbeda dengan pola yang selama ini berjalan. Dengan pagu indikatif wilayah ini, misalnya ya, contoh ini, setiap kelurahan diberikan jatah alokasi sebesar 5 Milyar. Ini misalnya ya, tergantung kesepakatan Pemerintahan dan DPRD saja. Tapi lima milyar ini bukan dikelola di kelurahan, tapi tersebar di sejumlah perangkat daerah, sesuai dengan pekerjaan yang diusulkan dan disepakati pihak kelurahan. Tapi bahwa nilainya 5 Milyar, itu adalah hal yang pasti. Jadi seperti jatah wilayah begitu” jelas Budiman.
Menurutnya yang selama ini berjalan, belum ada ada mekanisme pagu atau jatah wilayah seperti itu. Sehingga masyarakat pun tidak mengetahui berapa banyak anggaran pembangunan yang akan masuk ke wilayahnya.
“Jadi ya seperti harap-harap cemas begitu. Kalau banyak syukur, tapi klo sedikit ya, pasti sedikit banyak, juga kecewa.
Tapi dengan pagu indikatif wilayah, semua kelurahan tahu, bahwa dijatah 5 Milyar misalnya, untuk membiayai semua usulan yang mereka butuhkan dan mereka sepakati, sampai ke tingkat APBD” kata politisi yang juga pernah beberapa kali menjadi tim Badan Anggaran DPRD Kota Palopo periode 2013-2018.
Ia menambahkan, angka lima milyar yang ia contohkan ini, bisa saja lebih, sebab itu hanya batas minimal. Tergantung kinerja lebih yang ditunjukan sebuah wilayah atau kelurahan sendiri.
“Misalnya kelurahan B bisa saja dapat 7 Milyar, karena Pajak Bumi Bangunannya bagus, atau kriteria lain yang bisa disekapati kemudian” katanya seraya menambahkan bahwa ini sekaligus akan memicu kinerja pada tingkat akar rumput dan kelurahan.
Dari hasil pengamatannya selama ini, model penganggaran berbasis wilayah dengan memberikan “jatah alokasi anggaran pembangunan per kelurahan” sebenarnya masih sangat bisa diterapkan di Kota Palopo.
Ia menyebut, bahwa kapasitas ruang fiskal Pemerintah Kota Palopo dalam beberapa tahun terakhir sedikit dibawah angka satu trilyun. “Jika belanja pegawai dan belanja wajib lainnya berada pada kisaran 30-40%, artinya masih ada sekitar 500-600 Milyar dana pembangunan, yang sebagian model penganggaraan dan tata kelolanya diarahkan menggunakan model jatah pagu wilayah” sebutnya.
Budiman mengurai, dengan angka 500-600 Milyar tersebut, dengan memberikan jatah beberapa milyar ke masing-masing kelurahan, perangkat daerah pun masih bisa memenuhi kewajiban mereka seperti mandatory spending yang menjadi kewajiban pemerintah. “Dan sepertinya kan, tidak menutup kemungkinan juga bahwa jatah alokasi ke kelurahan itu juga akan beririsan dengan mandatory spending baik itu pendidikan, kesehatan dsb” sebut Budiman seraya mengingatkan bahwa ia juga menyadari bahwa masih ada pos lain penganggaran yang masih harus disiapkan pemerintah yakni belanja belanja yang sifatnya politis dan teknokratis.
Ia mengingatkan dengan model pagu indikatif wilayah ini akan memberikan garansi ke publik atau masyarakat di kelurahan, bahwa usulan usulan pekerjaan mereka yang dibutuhkan akan dieksekusi menggunakan dana “jatah alokasi” tersebut.
Budiman menambahkan pagu alokasi wilayah juga akan banyak memberi dampak positif. Dampak pertama adalah masyarakat pasti akan jauh lebih puas sebab mendapatkan pagu alokasi pembangunan yang jelas besarannya setiap tahun. Dengan begitu mereka dapat mengusulkan usulan pekerjaan menyesuaikan batas pagu usulan tersebut.
“Kepastian besaran pagu, adalah satu hal yang ditunggu masyarakat. Sehingga mereka bisa bermusyawarah memilih dan menentukan sendiri pekerjaan sepeti apa di wilayah mereka, yang akan lebih dulu dikerjakan” kata Budiman.
Dengan pagu indikatif wilayah, setiap kelurahan setiap tahunnya mendapatkan batas alokasi pagu minimal yang menjadi pedoman mereka menentukan seberapa banyak dan beragam usulan pekerjaan pembangunan mereka yang akan dikerjakan.
“Model pagu indikatif wilayah ini memberi kepastian besaran angka dan kondisi ini tentu memuaskan masyarakat” sebut Budiman.
Ia melanjutkan, jika tingkat kepuasan masyarakat Kota Palopo membaik atau meningkat, kondisi inilah yang sangat diharapkan Pemerintah Kota Palopo, dimana pemerintah bener-benar hadir dalam memberikan pelayanan terbaiknya.
Dampak kedua, adalah pembangunan di Kota Palopo, ia yakini akan semakin membumi, artinya lebih menyasar dan mennyentuh masyarakat. Sebab pagu indikatif tersebut akan langsung diusulkan dan dikawal oleh masyarakat paling akar rumput.
Partai Persatuan Pembangunan Kota Palopo, kata Budiman, akan fokus memperjuangkan adanya pagu indikatif per wilayah di Kota Palopo, jika masyarakat Kota Palopo menyerahkan amanah sebagai wakil mereka di DPRD Kota Palopo.
“Konsep ini untuk merespon aspirasi dan keianginan masyarakat kelurahan bahwa lebih banyak dana pembangunan yang masuk ke wilayahnya masing-masing," katanya. (rul)
Budiman: PPP Akan Perjuangkan Anggaran Berbasis Kelurahan
