Subair: Dua Pekan Lalu, BPK Minta Dokumen pada Dinas Terkait
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Inspektorat Palopo masih menunggu hasil audit anggaran stunting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggaran program tersebut pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rp4 miliar lebih pada tahun anggaran 2023.
''Terkait audit anggaran stunting, sementara menunggu hasil audit dari BPK. Karena dua minggu lalu, BPK sudah meminta dokumen pada perangkat daerah terkait yang menangani stunting,'' kata Kepala Inspektorat Palopo, Subair SH yang dikonfirmasi Palopo Pos, Selasa, 25 Oktober 2023 kemarin.
Sebelumnya dilansir, pagu anggaran DPPKB Palopo pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 miliar. Didalamnya terdapat anggaran penanganan stunting sebesar Rp4 miliar.
Dari Rp4 miliar tersebut, Kepala DPPKB Palopo, Samsil Saide SSi Apt MSi merincikan, anggaran pemberian makanan tambahan Rp150 juta. Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) Kampung KB Rp42.575.000. Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Rp3,5 miliar.
Adapun rincian BOKB, honor/transport Tim Pendamping Keluarga (TPK) 429 orang Rp810 juta lebih. Pengadaan Bahan KB KIT (BKBKIT) untuk Balita Rp260 juta. Rehab gudang alat KB/kontrasepsi, pengadaan peralatan sofa, AC, laptop, dll, Rp200 juta.
Mini lokakarya pada sembilan kecamatan/48 kelurahan Rp117 juta. Audit kasus stunting pada sembilan kecamatan Rp80 juta. Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rp80 juta.
Disinggung baliho stunting yang dipasang di rumah RT/RW, Samsil mengatakan, anggarannya melekat pada Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) sebesar Rp54 juta. Nomenklaturnya berbunyi anggaran media Komunikasi dan Edukasi (KE) Pencegahan Stunting.
Angka stunting di Kota Palopo mengalami penurunan. Tahun 2021 sebanyak 357 kasus. Tahun 2022 sebanyak 344 kasus. Dan Agustus 2023 sebanyak 228 kasus. (ikh)
