Komisi B DPRD Makassar meminta keterangan PLN terkait pemadaman bergilir di Makassar. Foto: Arya/fajar
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Mati lampu yang melanda Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dikeluhkan masyarakat.
Khusus di Makassar, mati lampu yang kerap terjadi, membuat
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Azwar mengultimatum para pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar.
Ia pun memperingatkan jangan sampai kesedihan masyarakat Makassar karena listrik kerap padam berubah jadi kemarahan.
“Jangan sampai kesedihan masyarakat berubah jadi amarah,” kata Azwar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PLN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselbartra) di Ruang Rapat Komisi B Gedung DPRD Kota Makassar, Rabu, 8 November 2023.
Pasalnya, kata Azwar, pemadaman sudah sangat lama terjadi di Makassar. Mulai dari awal September hingga sekarang.
Pemadaman yang dilakukan bergilir itu pun tidak sebentar. Tiap hari bisa berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 00.00, dengan durasi 4 jam di tiap wilayah yang telah dijadwalkan.
Dampaknya pun tak main-main. Mulai memicu kebakaran hingga jatuhnya korban jiwa, serta kerugian yang tidak sedikit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Namun, saat Azwar menanyakan kompensasi karena kerugian yang dialami masyarakat, keterangan dari pihak PLN berubah-ubah.
Mulanya pihak PLN menyebut akan ada kompensasi 35 persen bagi masyarkat. Tapi belakangan meralat.
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar Ahmad Amirul Syarif mengungkapkan, memang ada kompensasi dari PLN kepada pelanggan.
Namun kompensasi tersebut mesti sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 tahun 2019.
“Kompensasi itu sudah diatur dalam Kementerian ESDM. Jadi kami senantiasa mengikuti permen ESDM Nomor 18 tahun 2019,” ujarnya.(fajar/pp)
