Pelindo Dukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur Lewat Makassar New Port

  • Bagikan
Ilustrasi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar New Port (Istimewa)

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kapasitas Makassar New Port ditingkatkan 150 persen. Capaian bongkar muat selalu di atas 100 persen dari target. Tuntasnya pembangunan tahap 1B dan 1C ini membuat kapasitas terminal peti kemas Makassar New Port naik 150 persen, dari semula 1 juta TEUs menjadi 2,5 juta TEUs.

Regional Head 4 Pelindo Enriany Muis mengatakan, Terminal Peti Kemas New Makassar (Terminal 2) selalu mencatat capaian kegiatan bongkar muat rata-rata di atas 100 persen.

“Capaian arus bongkar muat barang pada November 2023 misalnya, mencapai 121,3 persen dibandingkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023,” kata Enriany Muis di Makassar.

Makassar New Port dibangun karena terminal peti kemas di Pelabuhan Soekarno Hatta yang berkapasitas 700 ribu TEUs sudah optimal. Jika tidak ada penambahan kapasitas atau pembangunan pelabuhan baru, Soekarno-Hatta bakal menghadapi kongesti pada 2019. Pemerintah kemudian menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Makassar New Port.

Peletakan batu pertama (ground breaking) pelabuhan yang terletak sekitar lima kilometer dari Soekarno Hatta dilakukan Presiden Joko Widodo pada Mei 2015.
Makassar New Port Tahap 1A mulai beroperasi pada November 2018. Namun, terminal peti kemas yang kini dinamakan Terminal Peti Kemas New Makassar (Terminal 2) saat ini juga sudah mencapai titik optimum.

Pada 2023, awalnya Pelindo Regional 4 menetapkan RKAP arus bongkar muat sebesar 193.287 TEUs. Namun, melihat derasnya arus bongkar muat di awal-awal 2023, Pelindo lalu menaikkan target dalam RKAP Perubahan 2023 menjadi 212.675 TEUs. “Sampai November 2023, arus bongkar muat di Makassar New Port sudah menembus 257.981 TEUs,” kata Enriany lagi.

Total investasi yang telah dikucurkan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk Tahap 1A, 1B, dan 1C mencapai Rp 10 triliun. Makassar New Port dirancang menjadi pelabuhan utama sekaligus hub bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, terutama untuk kegiatan ekspor.

Dengan produktivitas yang makin besar, layanan yang makin cepat, dan standardisasi operasional, serta konektivitas yang jauh lebih baik, diharapkan biaya logistik akan terus menurun.

Pada 2022, biaya logistik nasional masih di posisi 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) 2022. Angka ini sudah lebih rendah dibandingkan 23,8 persen pada 2018, namun pemerintah mengejar target biaya logistik delapan persen pada 2045. (jawapos/pp)

  • Bagikan