PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024, pada Senin, 22 April 2024. Meski MK menolak gugatan PHPU yang diajukan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tetapi putusan itu tidak sepenuhnya bulat.
Sebab, dari delapan hakim konstitusi yang menyidangkan perkara sengketa hasil Pilpres 2024, terdapat tiga hakim konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Adapun, ketiga hakim konstitusi itu yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.
Berikut profil tiga hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024:
Saldi Isra
Hakim konstitusi Saldi Isra saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai hakim konstitusi untuk menggantikan Patrialis Akbar pada 11 April 2017. Sebelum berkarier di MK, Saldi dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.
Saldi Isra menamatkan pendidikan strata satu di Universitas Andalas pada 1994. Ia meraih gelar Sarjana Hukum dengan predikat lulus Summa Cum Laude. Saldi kemudian menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Malaya pada tahun 2001. Lalu, menamatkan gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009.
Integritas Saldi Isra tidak perlu diragukan, sebab dirinya dikenal sebagai tokoh antikorupsi. Berbagai penghargaan telah banyak diterima dirinya selama berkarier di bidang hukum.
Adapun sejumlah penghargaan itu di antaranya Bintang Mahaputra Adipradana 2023, Bung Hatta Award 2004, Megawati Soekarnoputri Award sebagai Pahlawan Muda Bidang Pemberantasan Korupsi 2012, Universitas Andalas (UNAND) Award bidang Penelitian 2007, Award of Achievement for People Who Make a Difference dari The Gleitsman Foundation, USA 2004.
Enny Nurbaningsih
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menggantikan hakim konstitusi Maria Farida yang memasuki masa purna tugas. Enny merupakan wanita kelahiran Pangkal Pinang pada 27 Juni 1962.
Ia menempuh pendidikan S1 di FH Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1981, S2 Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Padjadjaran Bandung 1995, dan S3 Ilmu Hukum FH UGM 2005.
Sebelum berkarier sebagai hakim MK, Enny merupakan akademisi. Enny pun bergelar Guru Besar Ilmu Hukum UGM. Enny juga pernah membentuk Parliament Watch bersama dengan Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD pada 1998 silam.
Enny pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berada di lingkup eksekutif. Selain menjadi hakim konstitusi, Enny juga menjabat juru bicara MK.
Arief Hidayat
Hakim konstitusi Arief Hidayat pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 2015-2018. Mulanya, Arief terpilih sebagai hakim konstitusi menggantikan Mahfud MD pada 4 Maret 2013, melalui pemilihan di Komisi III DPR.
Arief resmi dilantik menjadi hakim konstitusi oleh Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 1 April 2013. Arief Hidayat merupakan profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Bidang keahlian Arief meliputi hukum tata negara, hukum dan politik, hukum dan perundang-undangan, hukum lingkungan dan hukum perikanan. (jawapos/pp)
