PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID PALOPO -- Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/4890/SJ tentang Percepatan Penanganan Stunting di Daerah.
Surat Edaran tersebut tertanggal mulai 24 Agustus 2022 dan merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Antara lain terkait rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia tahun 2021-2024.
Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya percepatan penurunan prevelansi stunting sebesar 14 persen pada 2024 mendatang.
Implementasi aturan itu diwujudkan melalui serangkaian aksi dan program hingga tingkat desa dan telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan APBD.
Pemerintah juga melakukan perluasan jangkauan dan pemanfaatan surveilans rutin melalui sistem elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) guna mengendalikan pemberian paket layanan program percepatan penurunan stunting yang tepat pada kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.
KPM adalah kader masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di desa, terutama dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penurunan stunting.
KPM berperan mengajak partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan.
Namun demikian, KPM juga perlu untuk berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti bidan desa, petugas puskesmas lainnya seperti ahli gizi dan sanitarian, guru PAUD serta aparat atau lembaga desa.(int)
Beberapa foto-foto sumber protein hewani
