ATM: Perlu Didorong Pengembangkan Kawasan Pemukiman dan Ekonomi Baru di Lutra

  • Bagikan

* Pandangan Dr. Abdul Talib Mustafa pada Roadshow KKLR Hari ke-3 di Masamba

PALOPOPOS. CO. ID, MASAMBA--
Pada diskusi dan edukasi politik dalam rangka roadshow BPW KKLR Sulawesi Selatan hari ketiga, di Teras Adira Masamba, Jumat, 4 Agustus 2023, Dr. Abdul Talib Mustafa selaku Bacaleg DPR RI dari PDI Perjuangan menyampaikan pandangan yang cukup mendasar dalam menata Luwu Utara ke depan.

Disampaikan bahwa untuk Luwu Utara ke depan sudah sepatutnya berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI hasil Pemilu 2024 ikut berperan dalam menciptakan kawasan pemukiman dan ekonomi baru di wilayah Luwu Utara.

Pandangan tersebut diketengahkan oleh Alumni SMA Negeri 1 Masamba tersebut pada diskusi prospek Politik Wija To Luwu di pentas nasional, pada Pemilu legislatif 2024. Pandangan ini ditegaskan sejalan dengan kondisi Luwu Utara yang memprihatinkan pasca banjir bandang beberapa tahun lalu, serta fakta tentang daerah ini yang masuk sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan penduduk yang masih tinggi.

Bagi Wakil Ketua Umum BPP KKLR ini, kondisi banjir yang selalu saja terjadi di Sungai Rongkong, Sungai Radda, Sungai Kula, Sungai Balaise, serta beberapa sungai lainnya, sudah harus diatasi dengan membuat perencanaan komprehensif dan membangun tanggul pengaman pada DAS semua sungai-sungai dimaksud. Pembangunan tanggul pengaman ini dalam pandangan alumni S3 FISIP UNHAS tersebut dapat berfungsi untuk tiga hal.

Pertama, menjadi sarana pencegah meluapnya air banjir ke pumukiman dan area produksi masyarakat yang selalu terjadi setiap tahun. Dengan demikian, area pemukiman dan sentra-sentra produksi yang telah ada dapat dipastikan terjamin keberlangsungannya.

Yang kedua dalam pandangan ATM (Aku Teman Mu) sebagai tagline Caleg PDI Perjuangan di Dapil Sulawesi Selatan 3 ini, tanggul tersebut dapat dikembangkan sebagai jalur transportasi darat antar wilayah, desa dan kampung di Kawasan Masamba bagian Selatan, Muara Sungai Rongkong, Baebunta Bagian Selatan dan kawasan Malangke secara keseluruhan.

Yang ketiga kata Pengajar Program Pasca Sarjana UIT tersebut adalah tanggul pengaman tersebut menjadi
pembatas terhadap kawasan tumbuh dan pemukiman baru di wilayah yang dimaksudkan.

Dengan perencanaan dan pembangunan kawasan seperti itu kata Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat IPMIL ini, maka masalah banjir, keberlanjutan produktivitas masyarakat, penurunan angka kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang menjadi sesuatu yang niscaya bisa dapat diwujudkan.

Untuk maksud tersebut kata mantan Sekjend KKLR ini, hanya bisa diwujudkan jika terbangun sinergi dari berbagai pihak terkait. Masing-masing pihak tersebut adalah masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Mereka harus ikut berperan memberi kemudahan dan akses bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan tanggul pengaman yang sekaligus menjadi jalur transportasi yang dibutuhkan. Berikut imbuhnya, yakni peran pemerintah daerah dalam perencanaan kawasan dan persiapan sosial pada wilayah yang akan dikembangkan.

Berikut adalah peran anggota DPR RI terpilih untuk fasilitasi pembiayaan
pembangunan kawasan. Untuk hal tersebut kata mantan tenaga Ahli Komite IV DPD RI ini, sumber pembiayaannya juga harus diperjuangkan lintas sektoral.

"Menurut hemat saya kata ATM, pihak-pihak Pemerintah Pusat yang harus diyakinkan dan ikut memberi dukungan adalah Bappenas, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian PUPR, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Pertanian, serta kementrian lainnya yang relevan.

Gagasan ini memang tidak mudah kata WTL kelahiran Palopo tersebut, tapi harus dimulai, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, serta merupakan pilihan strategis bagi tumbuh dan berkembangnya Luwu Utara ke depan. (ikh)

  • Bagikan