Disdag: Tekan Inflasi, Kita Gencarkan Terus Pasar Murah
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, PALOPO -- Angka kemiskinan di Kota Palopo dalam lima tahun terakhir, bukannya menurun. Sebaliknya, malah bertambah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo, pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Palopo sebanyak 14.270 jiwa atau 7,94% dari total jumlah penduduk.
Pada tahun 2022, bertambah menjadi 14.780 jiwa atau 7,78% dari total jumlah penduduk.
Kepala BPS Palopo, M Rismat yang dikonfirmasi Palopo Pos, Sabtu, 5 Agustus 2023, membenarkan data tersebut.
Sesuai Buku Palopo Dalam Angka, jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 14.270 jiwa. Tahun 2019 bertambah jadi 14.370 jiwa. Tahun 2020 bertambah lagi jadi 14.710.
Lalu naik lagi pada tahun 2021 menjadi 15.210 jiwa. Kemudian tahun 2022 sebanyak 14.780 jiwa. Sedang data tahun 2023, baru akan dirilis awal tahun 2824.
Pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Mega Buana Palopo, Afrianto Nurdin MSi mengungkapkan, jika target penurunan angka kemiskinan di Kota Palopo tidak memenuhi target setiap tahun.
Menurut Afri, bahwa berpedoman kepada RPJMD Kota Palopo sebagai indikator kinerja Pemkot terkait target penurunan penduduk miskin 6,28 persen di tahun 2022. Namun, realisasinya saat ini berada diangka 7,78 persen. Begitu juga di tahun 2021 dengan target 6,57 persen, sementara realisasinya 8,14 persen.
"Jadi target penurunan angka kemiskinan di Palopo ini tidak tercapai, jika melihat persentasenya dari data BPS dengan dari RPJMD Kota Palopo," tambah dia.
Saat ini jumlah penduduk miskin di Palopo 7,78 persen. Artinya, terdapat 39,62 persen yang rentan jika terjadi guncangan ekonomi. Ini merupakan risiko yang dihadapi rumah tangga. Jika saat ini miskin mereka akan selalu terperangkap dalam kemiskinan, pungkas Afrianto.
Sekedar diketahui, kota Palopo dari sektor pembangunan fisik (proyek) memang mengalami kemajuan, akan tetapi dampak dari berbagai proyek fisik tersebut ditengarai tidak signifikan membuat otomatis kesejahteraan rakyatnya langsung meningkat. Yang meningkat (kesejahteraannya) justru hanya pengusaha tertentu, atau kontraktor yang notabene selama ini menjadi langganan proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa dari Pemkot.
Pemkot Gencar Pasar Murah
Tingginya inflasi di Kota Palopo ditanggapi Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Perdagangan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Hj Nurlely Kaso Noor mengatakan, Pemkot Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID) selalu berupaya keras untuk mengantisipasi terjadinya Inflasi.
''Kegiatan itu seperti pasar murah yang baru saja digelar selama 21 hari oleh Dinas Perdagangan, sekaligus merayakan Hari Jadi Kota Palopo ke-21. Kemudian sidak pasar dan monitoring yang kami lakukan setiap pekan ke distributor dan pasar,'' sebut Hj Lely kepada Palopo Pos, Senin 7 Agustus 2023.
Sehingga berdasarkan laporan BPS, sebutnya inflasi di Kota Palopo dipicu oleh sektor transportasi dan kretek.
''Jadi bukan makanan dan minuman saja. Intinya Pemerintah harus terus fokus pada penanganan dan pengendalian laju Inflasi agar daya beli masyarakat stabil sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik,'' tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Palopo, Budirani Ratu. Ia berpendapat bahwa inflasi tersebut terjadi dikarenakan kenaikan harga barang terjadi terus menerus.
"Beberapa waktu lalu kami bersama Bulog melakukan operasi pasar soal harga beras dan minyak dan kita dapatkan tidak ada gejolak harga yang signifikan naik semuanya tetap seperti yang," katanya dikendalikan Bulog.
Dengan adanya pertambahan masyarakat miskkn di Palopo berdasarkan data dari BPS kemungkinan juga disebabkan imbas Pandemi Covid19 yang terjadi dalam waktu 2 tahun belakangan.
Itu tdk bisa kita pungkiri di daerah lainpun. Demikian adanya dalam soal ini, maka tentu harus mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan ke perbankan, baik perbankan negeri dan swasta untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepda pihak UMKM yang mulai tumbuh lagi.
Begitupun dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di level bawah misalnya, proyek-proyek kecil yang menyasar tenaga pekerja yang ada dimasyarakat, pemeberian pupuk subsidi yang masif ke petani untuk mendorong hasil pertanian yang optimal dan lain-lain.
Kemudian membuka akses jalan yang memadai bagi ke lahan petani yang selama ini masih sangat susah.
Tentu dengan harapan memudahkan petani mengangkut hasilnya ke pasar.
Dan juga pemerintah harus segera memikirkan pengembalian pengurangan TPP ASN yang dilakukan beberapa waktu lalu, karena saya yakin ini juga sedikit mungkin berefek domino terhadap gejolak inflasi yang terjadi," terang legislator asal partai Gerindra ini. (rul/rhm-ikh)
Data Kemiskinan Palopo
Thn Jumlah Persen
(Jiwa) (%)
- 14.270. 7,94%
- 14.370. 7,82%
- 14.710. 7,85%
- 15.210. 8,14%
- 14.780 7,78%
- Sumber: BPS Palopo
