Empat Daerah di Sulsel Rawan Gangguan Pemilu, dari Konflik Sosial hingga Netralitas ASN, Tana Luwu dan Toraja Tak Masuk

  • Bagikan
Daerah rawan saat Pemilu 2024 di Sulsel. (Dok FAJAR)

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Berbagai kepentingan pada Pemilu 2024 nanti. Pemilu pun dinilai bakal menguras tenaga dan pikiran. Perlu sinergitas yang kuat menghadapi tantangan berat itu.

Ada empat daerah di Sulsel yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi. Kabupaten Bulukumba menjadi daerah paling rawan, disusul Parepare, Jeneponto, dan Makassar. Daerah Tana Luwu dan Toraja tidak masuk. Penilaian itu berdasarkan indikator kerawanan yang pernah terjadi.

Mulai dari konflik sosial, netralitas ASN, pemutakhiran data pemilih, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Selain itu, indikator kerawanan lainnya adalah adanya gugatan hasil pemilu, politik uang, black campaign, hingga isu SARA.

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, mengemukakan pihaknya mempersiapkan kekuatan personel untuk membantu dalam pengamanan Pemilu 2024. Kodam menyiagakan 24.372 personel.

"Ini menjadi pemilu pertama kali yang dilakukan serentak. Sehingga akan menguras tenaga dan pikiran," kata Totok di hadapan para undangan, Kamis, 20 September 2023.

Menghadapi Pemilu 2024 Kodam XIV Hasanuddin mengadakan silaturahmi dengan forkopimda Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulseltrabar).

Pertemuan itu digelar di Balai Prajurit Hasanuddin (BPH) Makodam XIV Hasanuddin, Kamis, 21 September. Kodam XIV juga menghadirkan KPU, Bawaslu, para rektor, tokoh agama, dan media .

Totok mengatakan, silaturahmi perlu dilakukan karena Kodam XIV Hasanuddin itu menaungi tiga provinsi. Sehingga perlu untuk saling berkenalan, akrab agar bisa singergi, satu langkah, satu suara menghadapi Pemilu 2024.

Sementara itu, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso berterima kasih kepada Pangdam yang memfasilitasi pertemuan silaturahmi forkopimda 3 provinsi. Pertemuan ini dinilai sangat penting untuk menjalin silaturahmi.

Kapolda yang belum lama menjabat di Sulsel itu pun mengungkapkan bahwa, Polda telah memetakan kerawanan pemilu. Khususnya di Sulsel. Termasuk penempatan personel dalam pengamanan.

"Tapi tentu nanti kita akan rapat kembali untuk mempersiapkan terkait tahapan yang kedepan akan kita hadapi. Kita akan analisis setiap tahapan karena secara dinamis akan berubah," katanya.

Gudang Logistik

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengemukakan pihaknya punya tantangan berat untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Sebab Sulsel menjadi hub di Sulawesi, khususnya di Indonesia bagian timur. Sulsel menjadi barometer semua sektor, baik ekonomi termasuk politik.

"Karena kita menjadi hub, maka harus dipastikan proses berjalan dengan baik. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan dukungan-dukungan kontestasi berjalan baik," katanya.

Termasuk, kata dia, pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemilu. Seperti penyediaan sekretariat PPK dan Panwaslu. Salah satu yang harus diperhatikan saat ini kata Bahtiar adalah penyediaan gudang logistik.

Sebab, pada 14 Februari pastinya diperlukan penyimpanan logistik di kecamatan. Setelah didistribusi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), akan kembali ke dihitung di Kecamatan. Dan semua alat seperti kotak suara akan disimpan di kecamatan.

Beberapa bulan kemudian, dilakukan lagi Pilkada, sehingga ada lagi logistik Pilkada. "Pertayaannya di mana disimpan logistik Pilkada, juga di kecamatan," katanya.

Maka harus dari sekarang kata dia, pemerintah daerah (Pemda) sudah harus memperhitungkan gudang-gudang di kecamatan.

"Jadi nanti digunakan di Pemilu, digunakan lagi pada saat Pilkada," pintanya.

Dia juga menekankan bahwa juga harus ada satu gudang logistik di kabupaten dan kota untuk menampung semua logistik sebelum didistribusi.

"Berarti ada dua gudang logistik harus dipikirkan pemda. Satu logistik kecamatan dan surat suara," ucapnya.

Termasuk skenario pengamanannya karena ini adalah barang yang sangat vital. Apalagi kata dia, biasanya mulai Desember itu sudah memasuki musim hujan.

"Puncaknya bulan Januari atau Februari, sehingga semua itu sudah harus dipikirkan," tekannya.(fajar/pp)

  • Bagikan