NAMPAK Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengukuhkan Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Selasa malam (03/10/2023), di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.--hms pemprov--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Kepala BKKBN Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengukuhkan Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Selasa malam (03/10/2023), di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Pada acara tersebut juga diluncurkan aplikasi Inzting (Ikhtiar Men-Zero-kan Stunting).
"Memang ini (aplikasi Inzting) dari hulu sampai hilir mulai dari remaja, mau nikah, hamil kemudian setelah melahirkan. Jadi, setelah melahirkan, Balita dan Baduta tercover semuanya di dalam aplikasi namanya Inzting ikhtiar menzerokan stunting Sulsel. Saya apresiasi menyangkut dari hulu hingga ke hilir empat hal dan itulah yang menjadi sasaran utama stunting," jelas dokter Hasto saat ditemui seusai acara.
Dalam sambutannya, ia juga mengatakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan lima pilar dalam target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Yang diberikan kepada para Gubernur ada lima pilar. Pertama, komitmen, kemudian sosialisasi KIE. Ketiga, konvergensi. Keempat, penyediaan pangan dan terakhir data. Hari ini saya lihat komitmen Pak Gubernur luar biasa, jadi BAAS, kemudian KIE juga bagiannya, konvergensi, semua energi dana desa diarahkan ke sana, saya titip Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran dari pusat diarahkan untuk stunting sehingga kalau tidak belanja untuk stunting berarti tidak tepat sasaran."
"Keempat, gubernur tadi ke Bulog, jadi ketersediaan pangan di jamin. Kelima, data hari ini di launching berkomitmen untuk satu data. Saya kira lima pilar ini sudah dilaksanakan," paparnya.
Dokter Hasto juga mengingatkan bahwa Bonus Demografi tinggal 13 tahun lagi karena pada tahun 2035 windows of opportunity sudah close, dependency ratio sudah naik, orang-orang tua sudah banyak sehingga ageing population sudah terjadi.
"2045 ageing population yang mana pendidikan orang tua di 2035 adalah 8,3 tahun, rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Jadi kalau generasi yang di bawahnya ini stunting, waduh berat sekali."
"Jangan sampai kita 'growing old before growing rich'. Suatu wilayah sudah melimpah orang tuanya tetapi tidak atau belum naik signifikan pendapat perkapitanya. Menjadi sulit karena bebannya terlalu berat. Jadi, kalo kaya ya sekarang, kalo nggak ya kapan lagi," jelas dokter Hasto.
Terkait peluncuran aplikasi Inzting, Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditemui usai acara mengatakan bahwa harus ada satu data agar penanganan stunting bisa tepat sasaran, merata dan tidak dobel.
"Saya sejak awal dulu ada satu data. Karena bagaimana supaya uang yang terbatas itu bisa terkonsolidasi, maka harus berangkat dari satu data. Satu data oleh seluruh instansi kabupaten-kota sama semua. Ini basis datanya sama dan diintegrasikan di tingkat provinsi. Nanti satu pintu untuk dilaporkan ke Kementerian Kesehatan dan BKKBN RI. Kemudian, ada juga data dari BKKBN yang bisa kita koneksikan," jelasnya.
Tak hanya data, Pj Gubernur yang baru dilantik 5 September 2023 ini dalam sambutannya menekankan aspek-aspek yang harus digerakkan dalam percepatan penurunan stunting di Sulawesi Selatan.
"Mengatasi stunting ini kelihatannya memiliki banyak dimensi aspek. Aspek kesehatan, kultur, ekonomi, budaya, pengetahuan, kebiasaan, maupun faktor-faktor di luar kendali manusia seperti alam, dst," terangnya.
Aplikasi Inzting adalah Pengembangan Digitalisasi Inovasi yang memiliki tujuan untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang berdaya secara mandiri serta mampu mengupayakan kesehatan pribadi dan ketahanan keluarga secara optimal.
Dukungan dari seluruh komponen masyarakat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan stunting di Sulawesi Selatan. Tentunya program yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di wilayah ataupun pada keluarga berisiko di masyarakat.
Selain Pj. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, pada acara ini juga ikut dikukuhkan sebagai BAAS Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.P.L.G; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes; dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Andi Mirna SH.
Adapun prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan SSGI 2022, sebesar 27,2 persen. (*/pp)
