- Terkait Anggaran Stunting Rp10 Miliar
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- Surat terbuka warga Kota Palopo terkait anggaran stunting Rp10 miliar, ditanggapi Penjabat (Pj) Wali Kota, Asrul Sani.
Melalui orang dekatnya, …. Pj Wali Kota akan mengundang khusus mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Palopo, Farid Kasim Judas (FKJ), terkait anggaran stunting Rp10 miliar.
''Tinggal FKJ saja yang belum dipanggil. Semua Kadis (lingkup Pemkot Palopo) sudah menghadap Pj (Pj Wali Kota Palopo),'' terang sumber tersebut.
Mantan Plt Kepala DPPKB Palopo, Farid Kasim Judas yang dikonfirmasi melalui DM akun instagram H. Farid Kasim Judas SH MSi MH, Kamis (12/10) malam sekira pukul 19.45 Wita, menjawab, "diteruskan (admin)". Hingga berita ini naik cetak, Ahad, (15/10) sore kemarin, belum ada konfirmasi dari pihak FKJ.
Dilansir sebelumnya, sembilan perwakilan warga kecamatan se Palopo melayangkan surat terbuka untuk Pj Wali Kota Palopo. Isinya antara lain, minta FKJ pertanggungjawabkan anggaran stunting Rp10 miliar.
Dalam surat yang diterima Palopo Pos pada Kamis, 12 Oktober 2023 malam, antara lain disebutkan, warga kecewa atas minimnya angka penurunan stunting, hanya empat persen.
Angka tersebut tidak masuk dalam 70 kabupaten dan 30 kota yang diundang ke Istana Wapres di Jakarta, menerima penghargaan insentif fiskal penurunan angka stunting 2023.
Warga menilai, ada beberapa faktor yang dinilai menyebabkan gagalnya program penanganan stunting di Palopo.
Pertama, unit kerja yang menangani program stunting yakni Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dijabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis selama empat tahun (2019-2023), tidak fokus. Karena yang bersangkutan hanya menjadikan dinas tersebut sebagai jabatan sampingan untuk target politik menuju Pilwalkot 2024.
Dua, sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting selama 2022-2023 tidak efektif. Sebab ratusan spanduk yang ditempel di rumah RT/RW, tulisan pencegahan stunting ukuran kecil, sementara foto FKJ ukuran besar yang terkesan hanya untuk promosi figur FKJ sebagai bakal calon Wali Kota 2024.
Tiga, anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan stunting di DPPKB diduga kuat lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan politik FKJ.
Atas hal itu warga Palopo mengusulkan kepada Pj Wali Kota untuk mengevaluasi dan minta pertanggungjawaban FKJ atas penggunaan anggaran stunting Rp10 miliar.
Memberi sanksi kepada FKJ dengan tidak memberikan jabatan stuktural di lingkup Pemkot Palopo. Dan memutus mata rantai jaringan persekongkolan kepentingan politik yang dibangun FKJ di tubuh birokrasi Pemkot. (ikh)
