Anggaran Pemkot Tersedot TPP ASN dan Pemilu

* Akademisi Bedah Isu Gagal Bayar Honor Pegawai dan Termin Proyek

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, TOMPOTIKKA-- Isu gagal bayar Pemkot Palopo atas honor pegawai, insentif RT/RW, imam masjid, termin proyek, dan lainnya, menarik perhatian akademisi untuk membedahnya. Kenapa gagal bayar?

Pengamat Kebijakan Publik Unanda, Dr Syahiruddin Syah membedah masalah ini. Ia juga mengamati wacana yang dilaporkan media massa dalam beberapa bulan terakhir. Termasuk interview dengan sejumlah ASN lingkup Pemkot Palopo.

Sehingga diasumsikan bahwa ada beberapa faktor penyebab gagal bayar program Pemkot Palopo tahun anggaran 2023.

Pertama, ada pelaksanaan proyek fisik dan non fisik yang tidak urgen. Kedua, keterbatasan anggaran. Dan ketiga, ada beberapa program prioritas yang akan dibiayai oleh Pj Wali Kota yang butuh biaya tak sedikit.

Lanjut Eko --sapaan Dr Syahiruddin, proyek landscape kantor Wali Kota dengan anggaran sekira Rp9 miliar, sebenarnya tidak urgen. Pada proyek tersebut, jalan aspal yang masih bagus dibeton. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kantor Wali Kota yang masih bagus, dibeton lagi.

Program umrah 'kebersamaan' juga menyedot anggaran yang tidak sedikit. Sehingga hal tersebut disinyalir berdampak pada insentif imam masjid dan petugas keagamaan lainnya.

Kemudian insentif RT/RW dan termin proyek gagal bayar. Itu karena Pj Wali Kota memprioritaskan anggaran untuk agenda nasional Pemilu 2024 sekira Rp24 miliar, sebagian sudah dialokasikan pada APBD Perubahan 2023.

Dan tahun 2024, Pj Wali Kota memplot anggaran yang cukup besar untuk mengembalikan TPP ASN Pemkot yang dipotong 30 persen. Termasuk anggaran penanggulangan banjir Rp30 miliar, mendapat prioritas karena menyangkut keluhan warga yang selama ini terdampak banjir.

''TPP ini masalah perut yang sudah dua tahun dikeluhkan ASN Pemkot. Kalau TPP masih dipotong, bisa ngamuk ASN yang jumlahnya mencapai 4.000 orang lebih,'' tandasnya.

Solusinya, lanjut Eko, ke depan, pemerintah kota harus bersandar pada RPJMD dalam menyusun anggaran dengan pertimbangan skala prioritas.

Masih banyak infrastruktur yang lain yang belum tuntas, terutama infrastruktur jalan di berbagai kecamatan dan kelurahan, terutama jalan desa, jalan tani setapak, serta infrastruktur pengembangan wisata, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan masih banyak lagi konsep pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan incam perkapita masyarakat.

Seyogyanya Pemkot melibatkan kelompok hybrid dalam proses formulasi kebijakan, sehingga meminimalkan kontroversi di dalam mengiplementasi kebijakan.

Oleh karena mereka telah dilibatkan dalam proses pembangunan. Kalau perlu Bappeda memprogramkan untuk melakukan diskusi pertriwulan untuk mendengar aspirasi kelompok hybrid. Seperti melibatkan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh LSM, serta tokoh-tokoh yang sering ngerumpi dan berdiskusi di warkop-warkop.

Semua itu adalah potensi dan aset Kota Palopo yang harus diperhatikan. Jangan dijauhi karena ketika ini dipersatukan dalam menyusun formulasi kebijakan, maka sejumlah masukan yang bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sekaitan dengan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam membangun daerah ini.

Kebijakan hybrid adalah kebijakan yang dapat menjembatani antara kebijakan top down dan kebijakan button up.

Sehingga kelompok hybrid ini tidak lagi menjadi penonton dalam membangun daerah ini. Oleh karena hakekatnya tokoh-tokoh inilah yang menjadi agen pembangunan. (ikh)