Mahfud MD Blak-blakan: Ada Rektor yang Disuruh Bilang Jokowi ‘Negarawan Baik’

  • Bagikan
Mahfud MD

PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Pengakuan heboh dilontarkan Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md. Ia mulai berani bongkar-bongkaran terkait dengan kondisi di tubuh pemerintahan Jokowi.

Mahfud MD mengungkapkan adanya sejumlah rektor yang diminta untuk menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah negarawan.

Mahfud MD telah meminta sejumlah rektor yang mendapat suruhan seperti itu agar membuat pernyataan.

Bahkan Mahfud MD bilang juga sejumlah rektor itu dimintai ungkapan agar menyebut bahwa Jokowi sukses membuat Pemilu 2024 berjalan damai.

"Ada laporan kepada saya dari beberapa rektor, disuruh membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik," ungkap Mahfud MD di Yogyakarta pada Senin, 5 Februari 2024.

"Kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis, yang ketiga pemilu berjalan baik dan sebagainya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa ada beberapa rektor yang menolak untuk membuat petisi tersebut.

"Beberapa rektor diminta untuk melakukannya. Ada yang akhirnya membuat pernyataan, tetapi templatnya sama," imbuh Mahfud.

"Kemudian ada yang tidak mau, seperti Rektor Universitas Soegiyopranoto (Unika) yang memberi tahu kami, 'kami diperintahkan untuk membuat ini. Ini teman kami sudah membuat pernyataan seperti ini'. Ada pernyataan rektor yang menggunakan templat yang sama, ada yang agak samar-samar, dan sebagainya," ujarnya.

Mahfud MD--Instagram @mohmahfudmd

Mahfud menilai bahwa paksaan dalam membuat pernyataan seperti petisi ini tidak sehat bagi demokrasi.

Dia mengatakan hal itu dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat.

"Menurut saya, menciptakan persaingan seperti ini tidak sehat dan akan memecah belah masyarakat. Ini juga akan mengganggu keutuhan kampus." tuturnya.

"Oleh karena itu, kebebasan akademik dan kebebasan berbicara di kampus harus dihormati, karena bahkan pada zaman Soeharto yang otoriter, kebebasan berbicara masih cukup didengarkan dan memiliki kekuatan," tambahnya.

Setelah resmi mengundurkan diri, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meyakini pemerintah bisa menjaga soliditas kabinet meskipun dirinya sudah tidak lagi di dalamnya.

“Ya tentu-lah, itu kan pemerintah pasti bisa meng-handle itu, soliditas kabinet,” ujar Mahfud melalui keterangan tertulisnya, usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

Hal tersebut disampaikan Mahfud, saat ditanya apakah Kabinet Indonesia Maju akan tetap solid usai dirinya mengundurkan diri dari jabatan menteri.

Mahfud menyatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak berbicara soal sidang-sidang kabinet. Keduanya hanya bicara masa-masa saat pertama kali baru bekerja di kabinet dan bersenda gurau.

“Tadi bergurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apapun itu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet. Bicara (tentang) saya dengan Pak Jokowi,” ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain.

Hal itu diutarakan Mahfud saat dimintai tanggapannya apakah dia berharap pengunduran dirinya sebagai menteri diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres 2024.

“Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” tegas Mahfud.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 dalam Pilpres 2024 menyatakan ingin mundur dari jabatan menteri guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye. (dis/pp)

  • Bagikan