Nampak Pj Wali Kota Palopo , Asrul Sani, SH, M.Si bersama Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri pada acara Rakor Persiapan Pengadaan ASN yang digelar Kemenpan-RB RI di Jakarta. --hms--
PALOPOPOS.FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Ini kabar gembira bagi mayarakat Kota Palopo dan sekitarnya yang ingin mendaftar jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan tenaga PPPK.
Tahun ini, dipastikan Palopo akan mendapatkan jatah atau kuota penerimaan CPNS dan PPPK.
Adapun jadwal rekrutmen akan segera dibuka BKPSDM Palopo yakni sekitar bulan April atau Mei 2024 mendatang.
Penerimaan CPNS dan PPPK ini disampaikan Kepala BKPSDM Palopo, Irfan Dahri STP MSi, usai mendampingi Pj Walikota Palopo, Asrul Sani SH MSi, pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar Kemenpan-RB, Kamis, 14 Maret 2024, di Jakarta.
"Alhamdulillah, pada formasi penerimaan CPNS tahun 2024 kita (Palopo, red) resmi mendapat kuota 200 CPNS ditambah 100 PPPK, pelaksanaan tes menunggu jadwal resmi dari BKN Pusat, namun diperkirakan berlangsung sekitar April atau Mei nanti," jelas Irfan Dahri.
PJ Wali kota
Pj. Wal Kota Palopo, Asrul Sani, SH, M.Si, menghadiri
Rapat Kordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), di Jakarta, Kamis (14/03/2024).
Rakor yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ini, diikuti oleh seluruh Kepala Daerah.
Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan, rekrutmen ASN kali ini sangat penting dengan prioritas pemenuhan pada talenta digital, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta SDM ASN untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 ini sebanyak 1.289.824 ASN. Jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk 75 kementerian atau lembaga sebanyak 427.850 dan 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174," kata Azwar Anas.
Pada kesempatan ini, Azwar Anas juga memberikan penghargaan atas komitmen dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga non-ASN.
Hal ini berdasarkan UU No. 20/2023 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) masing-masing kepada Provinsi Aceh, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Bekasi.
"Selain itu, juga diberikan izin prinsip kepada gubernur, wali kota, dan bupati yang hadir saat ini," kata Azwar Anas.
Rakor ini juga diisi dengan pemaparan kebijakan terkait pengadaan pegawai ASN T.A 2024 oleh Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya, serta Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel terkait teknis perencanaan kebutuhan pegawai ASN serta kebijakan terkait PAN-RB.
Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Plt. Kepala LAN, M. Taufiq, Kepala ANRI, Imam Gunarto, para kepala daerah, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. (*/hms/pp)
